Demo Depan DPR Ricuh, Polisi Tembakan Water Canon hingga Gas Air Mata

Ribuan massa memprotes di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR di Jakarta Pusat, dengan sebagian massa merubuhkan pagar gedung tersebut.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Jakarta, VIVA – Demo di depan Gedung DPR/MPR RI kembali ricuh sekira pukul 16.20 WIB. Keributan terjadi di titik yang sama yakni pada sisi kanan yang pagarnya dijebol. Mereka melemparkan batu hingga botol ke arah polisi yang ada di dalam. Merespon hal tersebut, awalnya polisi cuma menembakan air dari water canon.

Gagal Perkosa Mantan Istri Sirinya, Pria di Tangerang Bawa Kabur HP dan Laptopnya

Namun, karena masih ricuh, alhasil polisi beberapa kali menembakan gas air mata. Alhasil massa sempat mundur ke belakang sejenak. Berdasar pantauan, pagar sisi kiri Gedung juga mulai dijebol. Mereka menarik pagar dengan tali tambang yang digantung pada pagar.

Sebelumnya diberitakan, total ada lebih dari 3 ribu personel gabungan diterjunkan guna mengawal jalannya unjuk rasa mahasiswa dan buruh atas penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI. Jumlahnya sekitar 3.286 personel gabungan.

Indikator Politik: Elektabilitas Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Unggul di Pilgub Jabar

Massa aksi unjuk rasa menjebol pagar gedung DPR RI

Photo :
  • VIVA/Foe Peace

"Pengamanan unras hari ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejumlah 3.286 personel," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, Kamis, 22 Agustus 2024.

Menlu Retno Titip Pesan ke DPR Jelang Akhir Masa Jabatan: Jangan Tinggalkan Bangsa Palestina

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menambahkan, unjuk rasa selain di depan Gedung DPR/MPR RI juga ada di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha alias Patung Kuda Indosat. Sehingga, pengamanan dibagi dua.

"Di Patung Kuda ada 1.273 (personel). Di DPR 2.013 personel," ucap Susatyo.

Ilustrasi persiapan logistik untuk pilkada.

Pembangunan Tak Berjalan jika Kotak Kosong Menang, Menurut Rumah Demokrasi

Pendiri Rumah Demokrasi beranggapan kemenangan kotak kosong membuat pembangunan tidak dapat berjalan selama lima tahun jika tidak ada kepala daerah definitif.

img_title
VIVA.co.id
12 September 2024