Mamat Alkatiri Orasi Serukan Perlawanan ke DPR, Tolak Revisi UU Pilkada
- YT: Dapur Ngeh
Jakarta, VIVA - Sosok Komika Mamat Alkatiri mendadak viral di media sosial X pada Kamis, 22 Agustus 2024, setelah videonya melakukan orasi politik dari atas mobil komando di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Mamat tidak sendiri. Ia bersama sejumlah Komika lainnya, seperti Abdel, Bintang Emon, Adjis Doa Ibu, Abdur Arsyad, Arie Kritik, Rigen dan banyak lainnya, bergabung bersama massa buruh dan mahasiswa berorasi di depan Gedung DPR RI.
Mereka bergabung dalam gelombang protest dan lantang menyuarakan penolakan terhadap rencana DPR untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
Dalam orasinya di Gedung DPR RI, Mamat yang dikenal dengan gaya satir dan kritik sosialnya, kali ini membawa pesan yang lebih serius dan menggugah: Perlawanan terhadap elit politik yang dinilai telah mengkhianati prinsip demokrasi.
komika Mamat Alkatiri muncul sebagai salah satu orator yang lantang menyuarakan penolakan terhadap rencana DPR untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Dalam orasinya, Mamat menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara rakyat dalam menghadapi rencana DPR yang dinilainya sebagai langkah berbahaya untuk melanggengkan kekuasaan melalui manipulasi aturan Pilkada.
"Teman-teman kita datang kesini teman-teman nitip satu hal, kita jangan mau dipecahbelah oleh mereka, kita tinggalkan segala ego dalam diri kita karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang kesini atas dasar inspirasi sendiri, atas dasar konten atau apapun, mari, mereka takut kita jadi banyak. Selama ini mereka pecahbelah kita dan memasukan agenda mereka dan gol-gol saja, iya kan? Jadi setuju tidak kalau kita harus bersatu?" kata Mamat lantang disambut pekikan "Setuju" massa demonstran.
"Hanya satu kata, apa?" tanya Mamat dengan nada penuh semangat, yang segera disambut dengan teriakan massa, "Lawan!" Teriakan ini menggema, menandakan betapa besar kemarahan dan kekecewaan rakyat terhadap para wakil mereka di parlemen.
Protes ini tidak hanya sekadar menolak pengesahan revisi UU Pilkada, tetapi juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap apa yang dianggap sebagai "akrobat politik" yang dipertontonkan oleh DPR.
Dewan yang seharusnya menjadi benteng demokrasi justru dianggap telah mempermainkan hukum dan merusak integritas proses demokratis dengan mengubah aturan-aturan krusial dalam Pilkada, termasuk ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah.
Ubah Syarat Pencalonan Pilkada
Keputusan kontroversial ini diambil hanya sehari setelah putusan MK yang mengubah syarat usia minimum calon kepala daerah dari saat pelantikan menjadi saat penetapan calon oleh KPU.
Namun, dengan cepat DPR, melalui panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), mengubah kembali aturan tersebut, sebuah langkah yang dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk pengingkaran terhadap keputusan lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia.
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal bersama Komika, Arie Kriting, Mamat Cs
- Dok Partai Buruh
Tidak hanya itu, revisi UU Pilkada yang dibahas dan disahkan dalam waktu singkat ini juga mencerminkan bagaimana proses legislasi sering kali menjadi alat bagi kekuatan politik tertentu untuk mengamankan kepentingan mereka.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen DPR terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat yang mereka wakili.
Mamat Alkatiri, dalam orasinya, menyerukan agar rakyat tidak diam dan menerima begitu saja keputusan yang diambil oleh elit politik di Senayan. "Ini bukan hanya soal Pilkada, ini soal masa depan demokrasi kita," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kekuatan rakyat ada pada suara dan aksi mereka, dan inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa rakyat tidak akan membiarkan demokrasi mereka dirusak oleh kepentingan sempit para elit.
Demonstrasi ini, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, dan aktivis, menjadi bukti bahwa rakyat masih memiliki semangat juang untuk mempertahankan demokrasi.
Mereka tidak hanya menolak revisi UU Pilkada, tetapi juga menuntut agar DPR mematuhi putusan MK dan berhenti memanipulasi aturan demi kepentingan politik jangka pendek.
Mamat Alkatiri menyuarakan kegelisahan banyak orang dan mengingatkan kita semua bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-menawar oleh segelintir orang di puncak kekuasaan.
"Demokrasi adalah milik rakyat, dan rakyatlah yang seharusnya menentukan arah dan masa depan negara ini," ungkapnya
KPU Akan Koordinasi dengan Pemerintah Soal Rencana Libur Nasional pada Pilkada 27 November 2024
KPU juga akan mengirimkan surat dan mengkaji rencana tersebut bersama pemerintah.
