Pimpinan Baleg Dilempari Botol saat Temui Massa Aksi di Depan Gedung DPR
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Aksi demonstrasi untuk menolak pengesahan revisi Undang-undang Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024 siang ini sempat ricuh. Hal ini terjadi saat Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek serta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menemui massa aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Mereka hendak mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung.
Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi, Wihadi, Awiek hingga Habiburokhman menemui massa aksi dengan lancar. Ketiganya pun menaiki mobil komando dengan didampingi Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Pimpinan Baleg dan Komisi III DPR dilempari botol hingga batu saat menemui massa aksi di depan Gedung DPR/MPR, Kamis, 22 Agustus 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Namun, belum sempat mendengar aspirasi, ketiganya justru dilempari botol oleh para massa aksi di depan Gedung DPR. Orator dari atas mobil komando pun sempat mencegah agar tidak terjadi provokasi.
Tampak juga, Awiek sempat meminta massa aksi untuk tenang dan tidak melakukan aksi lempar botol terhadap dirinya dan pimpinan DPR.
Tak lama berselang, Wihadi, Awiek dan Habiburokhman kemudian turun dari mobil komando dan kembali masuk ke dalam Gedung DPR/MPR RI. Namun, kemarahan massa aksi semakin menjadi.
Para massa terus melempari botol hingga batu ke arah ketiganya. Ketiganya pun sempat menundukkan kepala dan berlindung di balik aparat kepolisian hingga akhirnya memasuki Gedung DPR/MPR RI.
Sebelumnya diberitakan, ribuan massa dari sejumlah elemen melakukan aksi demonstrasi di sejumlah titik untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada. Salah satu titik demonstrasi yaitu depan Gedung DPR/MPR RI.
Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli, aksi unjuk rasa ini tidak hanya akan melibatkan anggota Partai Buruh, tetapi juga akan didukung oleh ribuan buruh, tani, dan nelayan dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
"Kami akan mengawal sidang paripurna DPR RI di Badan Legislasi (Baleg) yang mungkin akan mengubah putusan MK Nomor 60. Kami hadir bersama sekitar 5.000 massa, tetapi jumlahnya bisa lebih besar," ujar Ferri dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu 21 Agustus 2024.
Selain dari kalangan buruh, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga turut meramaikan aksi demonstrasi ini.
Mereka menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada Kamis 22 Agustus sebagai bentuk dukungan terhadap putusan MK mengenai Pilkada.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tiba-tiba menunda rapat paripurna yang dijadwalkan untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Melalui akun Instagram resmi mereka, BEM UI mengumumkan bahwa aksi akan dimulai pukul 09.00 WIB, dengan titik kumpul di Lapangan FISIP UI dan titik aksi di Gedung DPR RI.
"Kami mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk bergabung dalam aksi massa mengawal putusan MK," demikian seruan BEM UI dalam ajakan yang disebarluaskan melalui media sosial.
Tak hanya di DPR, aksi penolakan terhadap RUU Pilkada juga berlangsung di depan Mahkamah Konstitusi. Kali ini, yang turun ke jalan adalah Eks Aktivis '98 dan sejumlah guru besar yang dengan tegas menolak perubahan UU Pilkada.
"Orang-orang yang hadir dalam aksi ini adalah mereka yang telah terkonfirmasi kehadirannya, termasuk nama-nama yang sudah dikenal publik," ujar Aktivis '98, Ray Rangkuti, kepada wartawan pada Rabu 21 Agustus 2024.
Dengan situasi yang diperkirakan akan sangat dinamis, masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terbaru terkait aksi demonstrasi ini, terutama bagi mereka yang berencana melintasi area-area tersebut.
Kesaksian Tertulis Saksi Ahli Diduga Disiapkan Jaksa, DPR Minta Kejagung Transparan dan Profesional
Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta bersikap transparan dan profesional dalam praperadilan lanjutan.
