Trending Peringatan Darurat, Wanda Hamidah Keluar dari Golkar
- VIVA/Putri Dwi
Jakarta, VIVA – Wanda Hamidah, seorang selebriti dan politikus senior, mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Golkar pada Rabu, 21 Agustus 2024.
Keputusan ini diambil setelah ia mengalami kekecewaan mendalam sejak bergabung dengan partai tersebut dua tahun lalu.
Wanda menjelaskan bahwa sejumlah kejadian politik telah bertentangan dengan prinsip dan nuraninya, yang membuatnya merasa tidak lagi bisa berada dalam Partai Golkar.
Dalam unggahan terbaru di Instagram-nya, dengan gambar garuda biru dan judul 'Peringatan Darurat', Wanda menyatakan bahwa ia tidak ingin berada di pihak yang salah dalam sejarah dan menegaskan cintanya yang mendalam terhadap Indonesia.
“Saya keluar dari Golkar. Saya tidak ingin berada di sisi sejarah yang salah. Saya terlalu mencintai negara saya,” seperti yang dilaporkan dari akun Instagram @wanda_hamidah.
Peringatan Darurat
Gambar ‘Peringatan Darurat’ ini mencerminkan reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Wanda juga menegaskan bahwa Indonesia tidak untuk dijual dan berharap agar perlawanan terhadap kejahatan rezim dapat bertahan lama.
“Indonesia tidak untuk dijual. Panjang umur perlawanan,” terangnya.
Keputusannya dipengaruhi oleh ketegangan politik terkait aturan Pilkada 2024. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan di Pilkada, yang menyebabkan kekecewaan besar bagi masyarakat, termasuk Wanda.
Wanda Hamidah mengirimkan surat pengunduran diri dari Partai Golkar pada hari yang sama. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat latar belakangnya yang selalu kritis terhadap status quo dan perjuangannya untuk transparansi serta reformasi.
Wanda memilih meninggalkan Partai Golkar demi prinsipnya tentang kebenaran dan kejujuran. Dalam kolom komentar pada unggahan tersebut Wanda juga menulis pesan yang menohok tentang partai politik.
“Tidak ada partai representasi rakyat, semuanya representasi kekuasaan,” tulis Wanda kepada salah satu pengikutnya.
Projo Sebut Jokowi Layak Menjadi Ketua Umum Partai Politik
Dewan Pimpinan Pusat Pro Jokowi (Projo) menyebut bahwa residen Ke-7 RI Jokowi layak memimpin partai alias menjadi ketua umum partai politik (parpol).
