AS Hikam: PBNU dan PKB Tidak Bisa Disatukan
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA - Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad AS Hikam, menyatakan bahwa hubungan antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersifat terpisah dan tidak dapat disatukan.
"PBNU adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan dunia, bagian dari masyarakat sipil Indonesia. Sementara itu, PKB adalah partai politik yang merupakan bagian dari masyarakat politik Indonesia," ujar Hikam di Cilandak, Jakarta, pada Rabu 21 Agustus 2024.
Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad A. S. Hikam saat memberikan keterangan pers di kawasan Cilandak, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.
- ANTARA/Rio Feisal
Hikam menambahkan, keterpisahan ini sudah diatur dengan jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kedua lembaga tersebut.
Meski demikian, Hikam mengakui adanya hubungan historis antara PKB dan PBNU karena PKB didirikan oleh tim yang dibentuk oleh PBNU.
"Oleh karena itu, hubungan historis ini tetap ada, meskipun berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan," ujarnya.
Selain itu, Hikam juga menyebutkan adanya aspek aspirasional di antara kedua lembaga tersebut. "Sebagian besar warga NU merasa bahwa aspirasi mereka paling tepat disalurkan melalui PKB, partai yang didirikan oleh NU. Ini adalah aspek aspirasional," ujarnya.
Hikam kemudian menekankan adanya aspek kultural dalam hubungan PKB-PBNU.
Ia menjelaskan bahwa budaya politik NU seharusnya menjadi dasar dari budaya politik yang ada di PKB. "Jika ada aspirasi yang harus disampaikan ke PKB, maka disampaikanlah. Jika ada konflik kepentingan, harus diselesaikan secara kelembagaan, sehingga tidak terjadi bentrokan seperti yang kita saksikan sekarang ini," ujarnya.
Alasan PBNU Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan mengaku tidak setuju dengan usulan PDI Perjuangan (PDIP) bahwa Polri sebaiknya berada di bawah TNI atau Kementeria
