PKS Serahkan 365 Form B1 KWK untuk Calon Kepala Daerah yang Didukung di Pilkada 2024
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Tangerang, VIVA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Konsolidasi Nasional Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada serentak 2024 di ICE BSD, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.
Presiden PKS, H. Ahmad Syaikhu mengatakan, konsolidasi tersebut sebagai komitmen PKS untuk menyukseskan Pilkada 2024. PKS mengumpulkan seluruh kader untuk mendapatkan penyerahan B1 KWK dan juga pengarahan jelang Pilkada 2024.
"Kita akan melakukan konsolidasi nasional sekaligus pemberian B1 KWK sebagai bukti dukungan resmi dari PKS kepada calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak 2024," katanya, Selasa, 20 Agustus 2024.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama legislator PKS terpilih.
- Dok. PKS
Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, dalam konsolidasi PKS memberikan form persetujuan partai politik atau B1 KWK sebanyak 365.
"Hari ini kita berikan 365 form B1 KWK, ada 31 form persetujuan parpol KWK untuk gubernur, 65 form persetujuan parpol KWK untuk walikota dan 272 form persetujuan parpol KWK untuk bupati," ujarnya.
Dalam konsolidasi nasional dan pemberian formulir persetujuan partai politik B1 KWK ini, PKS akan menyampaikan dua poin utama. Dia menjelaskan, terdapat dua target untuk Pilkada 2024.
"Target ada dua poin, pertama untuk pastikan kelancaran pendaftaran pada calon kepala daerah di 27 hingga 29 Agustus 2024 nanti, mereka ready dan siap untuk daftar. Kedua, untuk pastikan kemenangan calon kepala daerah,” ujarnya.
“Selain bagian form persetujuan, kita juga ada arahan dari pimpinan, bagian daripada usaha dan ikhtiar PKS untuk pemahaman platform partai dalam program kerja calon kepala daerah kita pastikan calon kepala daerah nantinya bisa kerja sebaik mungkin, untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Gubernur Bengkulu Ancam Pecat Bawahan Jika Bantu Pemenangan Pilkada 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan kepada bawahannya.
