Nusron Wahid Ditunjuk Jadi Ketua Pansus Haji DPR
- VIVA/Andrew Tito.
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bersama anggota pansus hak angket haji menetapkan politikus Partai Golkar, Nusron Wahid sebagai ketua pansus haji DPR.
Keputusan itu ditetapkan dalam rapat perdana pansus angket haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.
"Hari ini ada pansus namanya pansus angket haji dan saudara Nusron Wahid menjadi ketua pansus angket haji," kata Cak Imin dalam rapat, Senin, 19 Agustus 2024.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Suleman Tanjung menegur politikus Golkar Nusron Wahid yang mengoreksi pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengenai panitia khusus (Pansus) Haji.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Sementara itu, Cak Imin menyebut ada tiga orang yang ditetapkan sebagai wakil ketua pansus haji DPR. Mereka di antaranya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Diah Pitaloka dan Ledia Hanifah.
Cak Imin berharap, pimpinan pansus haji DPR ini dapat melaksanakan amanah dan tugas serta dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait haji dengan baik.
"Kita berdoa semoga pimpinan Pansus ini benar-benar amanah dan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. Kita semua ingin mewujudkan haji yang betul-betul baru, betul-betul sehat, betul-betul membawa kemaslahatan bagi jamaah haji selanjutnya," tutur dia.
"Selanjutnya penyerahan palu kepada Pak Nusron Wahid," sambungnya.
Nusron Wahid.
- VIVA.co.id/Cahyo Edi
Di sisi lain, Nusron mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya menjadi ketua pansus haji DPR. Dia menegaskan, tugas pansus haji tak akan terhalang dengan kegiatan apapun termasuk oleh agenda partai-partai politik.
"Saya ucapkan terima kasih telah dipercaya menjadi ketua pansus, kita kerja dengan guyub, dengan transparan. Intinya Pansus ini tidak boleh terganggu dengan kegiatan apapun ya kan termasuk kegiatan muktamar dan Munas Golkar," kata Nusron.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
