Sejumlah Kiai NU di Mubes Alim Ulama Bangkalan Suarakan MLB PBNU

Bangkalan, VIVA – Sejumlah kiai Nahdlatul Ulama atau NU, berkumpul di kediaman Syaikhona Kholil di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada Minggu, 18 Agustus 2024. Mereka menggelar Musyawarah Besar atau Mubes Alim Ulama NU. Salah satu keputusan dari forum tersebut ialah menyuarakan terlaksananya Musyawarah Luar Biasa atau MLB NU.

Berdasarkan rilis dan foto yang diterima VIVA, beberapa kiai NU yang hadir di Mubes Alim Ulama NU tersebut, di antaranya, mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar dan mantan Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang kemudian disebut dengan ‘Amanah Bangkalan’.

Amanah Bangkalan membuka keterangan tertulisnya dengan penjelasan bahwa para masyayikh mendirikan NU demi kejayaan Islam di muka bumi, khususnya di Indonesia. Adapun dasarnya adalah Qanun Asasi yang dijadikan pedoman organisasi. Perwujudan tekad dan idealisme pendirian NU tercermin dalam prinsip perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah.

“Makna dan perjuangan Nahdlatul Ulama yang sangat mulia dan terbukti terjaga selama satu abad tersebut telah mengalami distorsi yang luar biasa, dan degradasi moral dan pelanggaran khittah 1926 ketika PBNU mengerek institusi NU pada wilayah kepentingan politik praktis,” tulis pembuka Amanah Bangkalan.

“Kini secara nyata telah dirusak dan tereduksi makna dan tujuan jam’iyyah ini didirikan. PBNU dengan sadar dan penuh syahwat membawa NU pada kontestasi politik praktis dan perebutan kekuasaan yang berdampak pada runtuhnya eksistensi dan marwah NU di tengah-tengah kehidupan sosial dan kemasyarakatan,” imbuh Amanah Bangkalan.

Atas dasar itu, alim ulama dan aktivis NU menyelenggarakan Musyawarah Besar. “Mubes Alim Ulama NU ini juga merupakan inisiatif mandiri dan sinergi stuktural-kultural NU serta gawe penting dalam sejarah perjalanan di awal abad kedua NU.”

“Mubes Alim Ulama NU ini diadakan karena dipandang perlu dan mendesak untuk melakukan penyelamatan Nahdlatul Ulama atas pelanggaran nyata terhadap konstitusi NU dan serangkaian aksi politisasi jam'iyyah NU oleh PBNU.”

Mubes Alim Ulama NU menelurkan keputusan yang kemudian disebut Amanah Bangkalan. Pertama, “PBNU hasil Muktamar Lampung telah nyata-nyata pelanggaran berat terhadap Qonun Asasi, AD-ART, Perkum, etika dan moral dalam Berorganisasi.”

Kedua, PBNU hasil Muktamar Lampung disebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik politisasi institusi NU dan menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan Khittah 1926.

Ketiga, Mubes bersepakat membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU sekaligus persiapan Muktamar Luar Biasa NU. Keempat, Mubes membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU yang beranggotakan KH Abdussalam Shohib, KH Imam Jazuli, KH Imam Baehaqi, KH Muhaimin, KH Rosikh Roghibi, KH Sholahuddin Azmi, KH Fahmi, KH Wahono, KH Dimyati, KH Nasirul Mahasin, KH Haidar Muhaimin, dan KH Aguk Irawan.

Kelima, tugas utama presidium melakukan koordinasi, konsolidasi & mensosialisasikan Amanah Bangkalan kepada Alim Ulama Pengasuh Pesantren se-Indonesia, PWNU & PCNU se-Indonesia, PCINU se-Dunia serta Banom dan Lembaga NU.

Ketujuh, “Mubes bersepakat diselenggarakannya forum lanjutan di antara seluruh elemen-elemen Nahdlatul Ulama untuk mencari solusi cepat dan tepat berbagai permasalahan yang ada di tubuh NU, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan perkembangan di masa depan serta rekonsiliasi di antara sesama saudara (ukhuwah nahdliyyah). Presidium Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut.”

Adapun poin ketujuh, presidium berhak melakukan langkah-langkah strategis untuk upaya Penyelamatan NU. Kedelapan, Sekretariat Presidium ditetapkan di Kasepuhan Pondok Pesantren Denanyar Jombang.

KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam belum berhasil dikonfirmasi lebih rinci terkait ‘Amanah Bangkalan’ hasil Mubes Alim Ulama NU di Bangkalan, Madura, tersebut. Hingga berita ini selesai ditulis pada Minggu malam, Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, itu belum membalas pertanyaan melalui pesan singkat yang dikirim VIVA.

Halaman Selanjutnya

Kedua, PBNU hasil Muktamar Lampung disebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik politisasi institusi NU dan menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan Khittah 1926.