Pemerintah Sesuaikan Jumlah ASN Pindah ke IKN pada September-Oktober 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas
Sumber :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Jakarta, VIVA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya tengah menyesuaikan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September-Oktober tahun ini.

Teguh Pastikan ASN Netral di Pilgub Jakarta

Menurut Anas, penyesuaian itu dilakukan seiring dengan penyelesaian pembangunan apartemen. "Kementerian PAN-RB sudah melakukan koordinasi dengan seluruh Sekjen di kementerian/lembaga, sehingga kami tinggal menunggu kesiapan apartemen ASN," kata Anas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Anas mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menyiapkan formula terkait eselon mana saja di tiap kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN. Namun, kata dia, sesuai arahan Presiden Jokowi, maka pemindahan ASN tidak dipaksakan dilakukan seratus persen dalam waktu dekat.

Bawaslu: Video Dukungan Prabowo ke Ahmad Luthfi Dibuat di Rumah Jokowi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Photo :
  • ANTARA

"Ini kan ada beberapa apartemen ASN yang sedang disempurnakan. Ini belum seluruhnya selesai. Oleh karena itu, Presiden berikan arahan untuk tidak dipaksakan di September jika ini belum tuntas," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan rencana kepindahan ASN sebanyak seratus persen dan formulasinya. Namun, kata Anas, kepindahan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Sesi Ketiga KTT G20, Presiden Prabowo Bicara soal Kemiskinan hingga Kelaparan

"Akan tetapi Kementerian PAN-RB telah menyiapkan jika suatu saat akan pindah di September-Oktober, maka eselon satu mana saja, dan eselon dua mana saja di tiap kementerian (yang pindah). Kami sudah siapkan," ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024