PBNU: Perbaikan PKB Harga Mati, Tidak Ada Kata Mundur

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Umarsyah.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Natania Longdong

Jakarta, VIVA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Umarsyah, menyebut Rais Aam PBNU telah memerintahkan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.

Kecam Insiden Berdarah di Pilkada Sampang, PKB: Tak Ada Pesta Demokrasi Seharga Nyawa Manusia

Umarsyah menjelaskan, perintah itu diberikan Rais Aam setelah menerima laporan Pansus PKB yang dibentuk untuk mendalami kembali keterkaitan PKB-PBNU.

"Berdasarkan laporan ini memberikan mandat kepada Gus Yahya sebagai ketua umum untuk melaksanakan perintah dari Rais Aam. Apa perintahnya? Memperbaiki," kata Umarsyah dalam konferensi pers di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat, 16 Agustus 2024.

Dukung Kemenag Bikin Dirjen Pondok Pesantren, PKB: Sudah Sepatutnya Diayomi Lebih Serius

Meski demikian, Umarsyah tidak merinci langkah apa yang akan diambil oleh PBNU untuk memperbaiki PKB. Yang jelas kata dia, saat ini langkah-langkah perbaikan dilakukan oleh PBNU terhadap partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut.

"Kita tunggu satu dua hari ini. Ini sedang terus dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan itu. dan ini langkah-langkah ini merupakan apa namanya harga, harga mati apapun ceritanya PBNU akan lakukan perbaikan ini. Tidak ada kata mundur," tegasnya.

Janji Cak Imin untuk Korban Judi Online, Bakal Beri Bantuan dengan Strategi Ini

"Selama belum diterima upaya perbaikan itu, kita akan melakukan terus-menerus. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada hasilnya. Dan sekali lagi kita tidak melakukan ini dengan kekerasan," jelasnya.

Di sisi lain, Umarsyah mengklaim upaya perbaikan tersebut bukan bermaksud untuk merebut PKB. Perbaikan yang dilakukan oleh PBNU adalah gerakan moral. Ia juga memastikan tidak akan melibatkan pihak eksternal atau meminta bantuan kepada Presiden Jokowi terkait hal ini.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024

PKB Desak Pemerintah Tetapkan Judi Online sebagai Kejahatan Luar Biasa

PKB mendesak Pemerintah agar mengkategorikan judi online (daring) menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) agar penanganannya bisa lebih komprehensif.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2024