Polemik Hijab Paskibraka Puteri, Ketua Fraksi PAN Minta Presiden Panggil Kepala BPIP
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggil Kepala BPIP, Yudian Wahyudi terkait polemik pemakaian jilbab pada anggota Paskibraka puteri. Saleh mengatakan, Presiden sangat perlu meminta penjelasan langsung dari BPIP. Sebab, para orang tua dan berbagai elemen masyarakat sangat tidak nyaman dengan aturan yang diterapkan.
"Pak Yudian ini suka bertindak kontroversial. Tidak jelas apa gunanya membuat aturan melepas jilbab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera. Apa kalau tidak memakai jilbab di kedua momentum itu akan lebih nasionalis,” kata Saleh kepada wartawan, Kamis, 15 Agustus 2024.
Galadi bersih I Paskibraka upacara peringatan HUT RI ke-79
- BPIP
Menurut Saleh, alasan yang disampaikan oleh Yudian sebelumnya sangat mengada-ngada. Dikatakan mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah ini, paskibraka merupakan simbol dari keberagaman. Tetapi dalam prakteknya, dia menanamkan keseragaman dalam paskibraka.
Saleh lantas menyesalkan, keseragaman itu menjadi kontroversial lantaran menyangkut pemakaian jilbab.
"Untuk sebagian orang, soal jilbab bukanlah hanya soal fashion. Tetapi ini lebih pada soal keyakinan dan iman. Kalau soal warna, itu boleh diseragamkan. Tetapi kalau isi hati dan jiwa, tentu akan sulit,” ujarnya.
Kendati pada saat upacara paskibraka sudah diperkenankan lagi memakai jilbab, tetapi Kepala BPIP tetap perlu dimintai pertanggung jawaban.
Presiden Jokowi saat pengukuhan anggota Paskibraka Nasional 2024
- Antara
Sebab, kata Saleh, Kalangan ulama dan santri sudah banyak yang menyampaikan protes dan keberatan. Menurutnya, harus dipastikan, tindakan-tindakan seperti ini tidak terjadi lagi ke depan.
"Soal urusan jilbab ini, janganlah terjadi di Indonesia. Kita harus menghormati dan bangga pada adek-adek berjilbab yang berprestasi. Mereka justru menunjukkan bahwa dengan berjilbab mereka tetap bisa berbakti,” imbuh legislator dari dapil Sumut II tersebut.
Survei: Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah Paling Ketat, Kepuasan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin Tinggi
Elektabilitas sejumlah pasangan calon kepala daerah mendominasi, jelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
