5 Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Kerap Senggol Isu Agama
- vstory
Jakarta, VIVA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tengah menjadi sorotan usai muncul isu Paskibraka putri 2024 melepas jilbabnya.
"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 14 Agustus 2024.
Berikut sederet kontroversi Yudian Wahyudi yang berkaitan dengan Agama:
1. Larang Pakai Jilbab bagi Paskibraka
BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024.
Peraturan tersebut sebagaimana yang termaktub dalam surat Edaran (SE) Deputi Bidang Pendidikan dan pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024.
"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka Tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000," kata Yudian Wahyudi dalam keterangan di IKN, Rabu 14 Agustus 2024 yang dikutip Antara.
Adapun dalam surat pernyataan itu, peserta bersedia untuk mematuhi peraturan pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tahun 2024.
"Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap, tampang Paskibraka. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024," jelas dia.
2.Pernyataan Agama Musuh Besar Pancasila
Pada Februari 2020, Kepala BPIP membuat pernyataan yang kontroversi yaitu pernyatan "Agama Musuh Besar Pancasila".
"Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," kata Yudian.
Pernyataan yang kontroversi itu memuat Yudian melakukan klarifikasi, ia menjelaskan kalau yang dimaskus 'musuh' itu bagi kelompok ekstrem.
“Agama menjadi musuh kalau ada orang-orang beragama menggunakan agama secara sepihak secara ekstrem atau bertentangan dengan Pancasila,” kata Yudian di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta pada 18 Februari 2020 lalu.
Yudian berdalih, konsep apapun itu jika digunakan secara ekstem adalah tidak baik dan akan dilaknat oleh Tuhan.
3. Larangan Cadar di Kampus
Saat menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Yudian membuat kebijakan melarang penggunaan cadar bagi mahasiswinya di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga pada 2018 lalu.
Kebijakan tersebut tertuang dalam SK B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar yang dikeluarkan pada 20 Februari 2018.
Yudian menyebut kebijakan ini untuk menjaga ideologi para mahasiswanya dan memudahkan kegiatan belajar mengajar di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga, bagi mahasiswi yang melanggar terlebih dahulu di peringatkan, dibina hingga dikeluarkan.
Kebijakan tersebut kemudian membuat kontroversi sampai-sampai Kampus UIN Sunan Kalijaga didatangi puluhan anggota Forum Ukhuwah Islamiyyah (FUI) yang menyatakan keberatan tentang pelarangan cadar di lingkungan kampus UIN Yogyakarta.
Pihak kampus kemudian mencabut pendataan dan kebijakan pembinaan mahasiswi bercadar pada Sabtu 10 Maret 2018 dengan alasan demi menjaga iklim akademik yang kondusif.
4. Assalamualaikum Diganti Salam Pancasila
Dalam sebuah talkshow di salah satu media online pada Februari 2020, Yudian menyebutkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef tidak pernah mengucapkan "Assalamualaikum" di hadapan publik.
"Kalau sekarang, kira-kira untuk mempermudah, kita perlukan kembali seperti yang dikatakan pak Daoed Joesoef. Di dalam public service, cukup dengan kesepakatan nasional. Misalnya, salam Pancasila, umpama," kata Yudian .
Namun Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak bermaksud mengganti "Assalamualaikum" dengan "Salam Pancasila" untuk diterapkan dalam masyarakat, dan pernyataan tersebut bukanlah usulan dari BPIP.
5. Hormat bendera Menurut Hukum Islam
BPIP di bawah kepemimpinan Yudian Wahyudi pernah membuat lomba yang membuat kontroversi, yakni lomba penulisan artikel dengan tema "Hormat Bendera Menurut Hukum Islam" pada Agustus 2021 lalu.
Perlombaan tersebut dimaksudkan untuk memperingati Hari Santri yang kemudian mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak lantaran dinilai membenturkan agama islam dengan Pancasila.
Usai menimbulkan kontroversi, staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo mengklarifikasi kalau pemilihan tema itu disesuaikan dengan hari santri.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
