MK Banding Putusan PTUN yang Menangkan Gugatan Anwar Usman, Begini Alasannya
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Mahkamah Konstitusi menegaskan bakal banding menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta, yang mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang menggantikan Anwar.
"Pagi tadi sudah RPH sudah selesai. Dan tadi diputuskan MK akan banding terhadap putusan PTUN Nomor Perkara 604 itu," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, Rabu, 14 Agustus 2024.
Keputusan ini baru diambil, karena pihaknya baru menerima salinan putusan. Hal itu baru didapat siang tadi. Adapun perihal alasan banding bakal dituangkan dalam memori banding.
"Ya nanti itu (alasan banding) akan dituangkan dalam memori banding lah ya. Yang pasti karena tentu putusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan ada ruang-ruang untuk atau mekanisme untuk men-challenge keputusan itu. Dan itu adalah mekanisme banding itu," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, MK bakal mempelajari salinan putusan tadi. Sehingga, dia mengaku belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh lagi.
"Karena memang baru kita terima salinan putusan utuhnya yang tebalnya itu 341 halaman gitu kan. Nah itu yang penting untuk kita cermati dulu mana-mana yang kemudian akan kita banding atau seperti apa nanti tergantung dari hasil pencermatan kita terhadap ratio decidendi putusan itu," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman untuk membatalkan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.
"Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 atas nama Dr. Suhartoyo, S.H, M.H; II. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima seluruhnya; III. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian," tulis keputusan nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT.
"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, putusan PTUN Jakarta juga menyatakan mengabulkan permohonan Anwar Usman, untuk dipulihkan harkat sebagai Hakim Konstitusi seperti semula.
Kendati demikian, PTUN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan kembali menjadi Ketua MK.
Pakar Hukum Soroti Calon Kepala Daerah Sudah Dua Periode Maju di Pilkada 2024
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyoroti soal pencalonan petahana Bupati Kutai Kertanegara, yang dianggap sudah dua periode. Sehingga, kata dia, calon petahana.
