Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang Sebut Tidak Akan Menghadap Jokowi
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA -- Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan tidak akan menemui Presiden Joko Widodo usai menjadi Pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar).
"Enggak, kan ini urusan internal Golkar," kata dia, Rabu, 14 Agustus 2024.
Dia pun mengemukakan tidak ada rekomendasi dari pihaknya perihal kabinet. Karena hal itu, menurut Agus, bukan urusan dirinya. Dia juga menegaskan tidak ada cawe-cawe eksternal mengarah ke Istana. "Kabinet bukan urusan saya," katanya lagi
Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto, menyatakan mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walau pada Pemilu 2024 ini, suara Golkar naik signifikan. Dalam video yang diterima, Airlangga menjelaskan bahwa dirinya mengundurkan diri untuk menjaga keutuhan Partai Golkar.
Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.
- VIVA.co.id/ Yeni Lestari
Adapun Agus mengatakan partainya akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) pada 20 Agustus 2024.
Hal itu, kata Agus, telah disepakati dalam rapat pleno Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa, 13 Agustus 2024 malam ini.
"Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang," kata Agus kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.
Agus menyebutkan, Rapimnas Partai Golkar akan digelar pada 20 Agustus 2024 pagi. Kemudian, pada malam harinya dilanjutkan dengan pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar.
"20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya, 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta," tutur dia.
Bahlil serta Jajaran Kepengurusan Partai Golkar Resmi Terima SK dari Kementerian Hukum
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran Partai Golkar telah resmi menerima Surat Keterangan (SK) periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
