PPI Kecam Paskibraka Putri Harus Lepas Jilbab saat Pengukuhan, Minta Klarifikasi BPIP

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan perwakilan dari 38 provinsi menjadi Paskibraka 2024. (Foto/Dok.Setkab).
Sumber :
  • VIVA.co.id/Supriadi Maud (Sulawesi Selatan)

Palu, VIVA –  Pecopotan jilbab para petugas Paskibraka Nasional tahun ini menuai kontroversi. Pasalnya, sejumlah daerah yang mengirimkan perwakilan mereka menyampaikan kekecewaannya. Salah satu paling menyoroti yakni perwakilan dari Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Aceh.

Ivan Gunawan Gaungkan Gaya Hidup Aktif untuk Wanita Indonesia

Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah mengaku sangat mengecam tindakan pemaksaan pelepasan jilbab yang dialami oleh anggota Paskibraka putri asal Sulawesi Tengah dalam upacara pengukuhan di  Ibu  Kota  Nusantara (IKN).

Ketua Pengurus Provinsi PPI Sulteng, Rachmat Syahrullah menegaskan, bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak individu untuk menjalankan keyakinannya, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai negara yang menghormati keberagaman.

Berani Cerdas dan Berani Sehat, 2 Program Anwar-Reny untuk Atasi Kesengsaraan Rakyat

Presiden Jokowi saat pengukuhan anggota Paskibraka Nasional 2024

Photo :
  • Antara

"Aksi pelepasan hijab ini tidak mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ironisnya ini terjadi pada program Paskibraka yang sasarannya adalah menjadikan peserta Paskibraka sebagai Duta Pancasila, dan Program ini sepenuhnya dalam pengendalian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila." ujar Rachmat dalam keterangannya, Rabu 14 Agustus 2024.

Setelah Berat Badan, Aurel Kembali Dikiritik Netizen Soal Hijabnya

Dia menjelaskan bahwa tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk pemaksaan yang sangat bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.

“Kami dari PPI SULTENG Mengecam dengan Keras atas kejadian ini, dan menuntut BPIP untuk bertanggung jawab atas pelanggaran Konstitusi," tegasnya.

Rachmat menegaskan bahwa awal mula info pelepasan hijab petugas Paskibraka sebenarnya sudah membuat pihaknya risau. Ditambah lagi adanya hal serupa dilaporkan sejumlah PPI daerah lainnya yang terpilih tahun ini.

"Bukan dari perwakilan dari daerah kita saja karena ada sekitar 17 atau 18 yang berhijab dari berbagai daerah juga dan kasus yang paling menggemparkan dari Aceh," katanya.

Temuan tersebut menurut Rachmat membuat gejolak di Sulawesi Tengah. Pihak-pihak yang mengetahui perihal tersebut meradang dengan polemik ini. "Saya sudah kontak dengan orang tua perwakilan kami, ia menyatakan sedih dan kecewa karena anaknya melepas hijab," kata Rachmat.

Pengukuhan Paskibraka 2017

Photo :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Minta Jokowi Evaluasi 

Saat ini, kata Rachmat, pihaknya akan menghimpun keberatan bersama PPI daerah lainnya untuk menyikapi hal yang menurut mereka merupakan pelanggaran konstitusi yang serius.  "Ini ironis karena dilakukan oleh BPIP badan yang seharusnya bertanggung jawab mengamalkan Pancasila, namun malah mengkhianati sila Ketuhanan yang Maha Esa," ujarnya 

Lebih lanjut, Rachmat pun menambahkan bahwa PPI Sulteng telah meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Paskibraka 2024 di tingkat nasional agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

"Kami meminta kepada Presiden R.I untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Paskibraka 2024 di tingkat pusat," terangnya.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo sudah angkat bicara dan mengaku belum tahu menahu soal aturan itu sehingga akan meminta klarifikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam. 

Dito menegaskan Paskibraka sejak 2022 lalu sudah ditarik menjadi kewenangan dibina BPIP. "Untuk itu saat ini kami sedang menelusuri ke BPIP dan menunggu klarifikasinya," kata Dito kepada wartawan.

VIVA mencoba mengubungi pejabat BPIP ataupun humas BPIP untuk mempertanyakan kabar tersebut. Namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini ditayangkan.

Sekedar diketahui, penanggung jawab Paskibraka 2024 saat ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Adapun kabar dugaan pasukan Paskibraka 2024 yang perempuan beragama Islam mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet.

Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya