Menko PMK Usul Beras Jagung Jadi Opsi Menu Makan Gratis, Bambang Haryo Bilang Begini

Bambang Haryo Soekartono
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono merespons soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyebut beras jagung bisa jadi opsi menu dalam program makan gratis.

Kelas Menengah Turun Kelas, Menko PMK Sebut Tambahan Iuran Pensiun Bakal Bikin Berat

Menurut Bambang, pernyataan itu kurang tepat. Karena saat ini produksi jagung di Indonesia jumlahnya masih kurang untuk kebutuhan Nasional, baik untuk konsumsi manusia maupun ternak ayam dan lain-lain yang ada di Indonesia. 

"Kebutuhan Nasional jagung kita sekitar 15.7 Juta Ton per tahun, sedangkan hasil produksi pertanian jagung kita sebesar 13.79 Juta Ton di tahun, berarti kita harus impor sekitar 1.2 Juta Ton Jagung setiap tahunnya." Kata Bambang dalam keterangannya, Rabu, 14 Agustus 2024.

Menko PMK Ingatkan Stadion yang Dibangun Jangan Terbengkalai usai PON 2024

Ilustrasi jagung

Photo :
  • Pixabay/keem1201

Hal lain yang juga menjadi ironi, kata Bambang, yaitu saat ini harga jagung di Indonesia menjadi yang termahal di dunia dengan harga sebesar Rp. 5000 - Rp 8.000 Kg. Padahal harga jagung termahal di dunia sesuai data dari website Tridge.com, yaitu di Negara Ukraina hanya seharga 270 USD per ton, atau Rp. 4.372 per Kg.

Kata Muhadjir Effendy Soal Dokter Mahasiswi Kedokteran Tewas Diduga Perundungan

"Ini yang seharusnya diperjuangkan oleh Menko PMK, bahwa harga pokok pangan seperti jagung ini harus murah. Apalagi Kementerian Pangan kan sering mengadakan Studi Banding dan tentunya harusnya paham bahwa harga jagung Internasional saat ini tidak lebih dari Rp. 2000, atau tepatnya Rp. 1760 rupiah per liter atau per Kg, sesuai dengan data dari Website Business Insider. Tapi, harga jual di Indonesia, sangat mahal, bahkan ada yang diatas Rp8.000/kg" ujar Bambang.

Lebih lanjut, anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029 ini mengatakan, bila harga jagung bisa diturunkan, maka makanan seperti ayam dan telur akan menjadi murah. Dia juga menyebut sebagian besar masyarakat Jawa dan Sumatera, gemar mengkonsumsi ayam dan telur.

"Seharusnya Menko PMK perlu melakukan kajian dengan turun ke Masyarakat, menanyakan kepada anak-anak apakah anak-anak itu familiar dan suka makan nasi jagung. Jangan sampai program makan gratis yang kita inginkan untuk makan dan nutrisi yang cukup untuk anak-anak, menjadi percumah karena tidak diminati oleh anak-anak sekolah. Yang saat ini mereka banyak makan dengan menggunakan nasi putih, bukan nasi jagung" kata Bambang.

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra itu juga mengatakan, Menko PMK perlu melakukan kajian tentang kesulitan memproduksi bahkan memasak beras jagung. Bambang mengatakan, memasak beras jagung butuh kesabaran dan waktu yang cukup lama agar mendapatkan hasil tanakan yang sempurna, bahkan jauh lebih lama daripada menanak nasi putih. 

"Bila memang Pemerintah ingin melakukan Diversifikasi pangan dari beras ke jagung, dan hasil kajian anak anak mau mengonsumsi nasi jagung, maka tugas Pemerintah adalah memproduksi tambahan Pertanian Jagung di Indonesia, agar jumlah impor jagung kita tidak menjadi lebih banyak," kata Bambang.

Pemerintah juga harus mendorong harga pangan terutama Komoditas Jagung agar bisa lebih murah. "Harga Jagung harus lebih murah untuk yang dikonsumsi di Indonesia khususnya untuk Program Makan Gratis untuk anak sekolah, untuk mendekati harga Internasional yang saat ini jauh lebih rendah daripada harga jagung per Kilogram yang ada di Indonesia" Pungkas Bambang.

Menko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau arus mudik 2024

Photo :
  • Kemenko PMK

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan jika nasi jagung merupakan bentuk diversifikasi makanan. Ia mengemukakan, terkait dengan alternatif makanan tersebut sudah disampaikan kepada presiden terpilih.

"Saya sudah sampaikan kepada presiden terpilih, saat saya menjadi Mendikbud sudah ada program gizi anak sekolah yang diterapkan di dua provinsi yakni di NTT dan juga di Papua," kata Menko PMK, Sabtu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya