KPK Bakal Cek Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat yang Dikelola TKA China

Kamp milik TKA China di Sekotong Lombok Barat dibakar warga (istimewa)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)

Lombok, VIVA – Konflik warga dan Tenaga Kerja Asing (TKA) China di tambang emas Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, memantik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Pansel Bakal Setor Hasil Tes Capim KPK ke Presiden Awal Oktober 2024

Lembaga antirasuah tersebut bakal turun ke lokasi tambang yang menyebabkan  konflik antara warga dan pekerja yang merupakan TKA asal China.

Sebelumnya pada Sabtu malam kemarin, warga membakar kamp milik TKA China yang berlokasi di area tambang tersebut.

KPK Tahan 4 dari 5 Orang Tersangka di Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan akan turun ke lokasi tersebut.

"Saya baru tahu itu. Coba nanti akan kita cek ke sana," ujar Dian ditemui di Lombok Barat, Selasa, 13 Agustus 2024.

Jika jadi Pimpinan KPK, Irjen Setyo: Lebih Baik Merusak Kolegialisme daripada Institusi

Dia akan menelusuri keberadaan pekerja asing di tambang yang dikuasai masyarakat di sana.

"Ini akan diperiksa. Terima kasih informasinya," kata Dian.

Sebelumnya, Kapolres Lombok Barat AKBP I Komang Sarjana menjelaskan bahwa hanya satu kamp yang terbakar di lokasi kejadian. Sementara alat berat yang digunakan TKA China tersebut aman dari aksi pembakaran.

“Alat berat tidak ada yang dibakar. Hanya satu kamp yang dibakar,” katanya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengatakan dugaan awal insiden tersebut karena masyarakat geram atas aktivitas TKA China yang bekerja diduga ilegal.

“Dugaan sementara karena ada ilegal minning (pertambangan ilegal). Data lengkapnya sudah ada di Reskrim Lombok Barat,” katanya.

Kerjasama Kementerian ATR/BPN dengan KPK

Kementerian ATR/BPN dan KPK Tindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama Melalui Lokakarya

Proses pemulihan aset bukan hanya berkaitan dengan pengembalian kerugian negara akibat dari perbuatan korupsi, tetapi juga keadilan dan integritas aspek pemerintahan.

img_title
VIVA.co.id
19 September 2024