Jokowi Sindir Anggaran di Daerah Banyak Digunakan untuk Kepentingan Politik
- Sekretariat Presiden
Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan beberapa daerah memiliki anggaran yang besar, namun digunakan tidak jelas. Bahkan, Jokowi menyebut anggaran di daerah banyak digunakan untuk kepentingan politik.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024.
"Saya lihat misalnya ada kabupaten yang anggaran sangat besar sekali, tapi arah program tidak jelas. Banyak dipakai untuk hibah-hibah, ini tentu saja arahnya ke politik," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi Beri Arahan kepada Kepala Daerah se-Indonesia di IKN
- Sekretariat Presiden
Menurut Jokowi, anggaran besar yang dimiliki suatu daerah dapat dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas, seperti rumah sakit atau universitas.
"Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas bisa. Hal-hal berkaitan pendidikan dan kesehatan," kata Jokowi.
Maka itu, Kepala Negara meminta agar kepala daerah untuk mengingatkan Pemerintah Daerah seperti Bupati atau Wali Kota agar mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
"Saya kira hal seperti ini yang Bapak Gubernur bisa mengarahkan sekali lagi, sehingga bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat, terutama yang berdampak pada masyarakat, dan juga agar didorong kerja sama antar daerah betul-betul bisa terjadi," kata Jokowi.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan sebanyak 517 kepala daerah mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024.
"Kami laporkan kepada bapak, bahwa jumlah kepala daerah saat ini Gubernur ada 38 orang, Wali Kota ada 98 orang, dan Bupati ada 416. Total 552. Yang definitif ada 279 baik yang hasil Pilkada 2020, maupun memang secara hukum tidak Pilkada," ujar Tito dalam sambutannya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Selain itu, Tito mengatakan bahwa ada 35 kepala daerah yang berhalangan hadir mengikuti pengarahan Presiden Jokowi. Alasannya, kata dia, ada kepala daerah yang sakit, harus mengikuti Sidang Paripurna DPRD hingga tidak kebagian tiket pesawat.
"Semua gubernur sudah tiba sejak tadi malam menginap di Hotel Nusantara. Bupati dan Wali Kota semua menginap di Balikpapan, dan tadi jam 6 dari Balikpapan," ujarnya.
