Mendagri Tito: 517 Kepala Daerah Ikuti Arahan Jokowi di IKN, Ada Bobby Nasution
- Istimewa
Penajam Paser Utara - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan sebanyak 517 kepala daerah mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024.
"Kami laporkan kepada bapak, bahwa jumlah kepala daerah saat ini Gubernur ada 38 orang, Wali Kota ada 98 orang, dan Bupati ada 416. Total 552. Yang definitif ada 279 baik yang hasil Pilkada 2020, maupun memang secara hukum tidak Pilkada," ujar Tito dalam sambutannya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Wali Kota Medan Bobby Nasution Ikut Pengarahan Presiden Jokowi di IKN
- Istimewa
Selain itu, Tito mengatakan bahwa ada 35 kepala daerah yang berhalangan hadir mengikuti pengarahan Presiden Jokowi. Alasannya, kata dia, ada kepala daerah yang sakit, harus mengikuti Sidang Paripurna DPRD hingga tidak kebagian tiket pesawat.
"Semua gubernur sudah tiba sejak tadi malam menginap di Hotel Nusantara. Bupati dan Wali Kota semua menginap di Balikpapan, dan tadi jam 6 dari Balikpapan," ujarnya.
Tampak, dalam pengarahan tersebut ada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution alias Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Dalam arahannya, Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak pada November 2024.
“Saya minta berkaitan keamanan, koordinasikan dengan Forkopimda. Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada Serentak. Kalau dulu enggak serentak, keamanan bisa dibantu dari kabupaten lain, dari daerah lain dan provinsi lain. Sekarang semuanya serentak, tinggal ini betul-betul dibicarakan,” kata Jokowi.
Jika daerah memiliki keraguan dalam hal pengamanan, Jokowi mengingatkan kepala daerah untuk meminta tambahan kekuatan kepada Kapolda. Bahkan, Jokowi menyebut provinsi bisa meminta langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait pengamanan Pilkada Serentak 2024.
“Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan agar disampaikan kepada Kapolda, kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung. Karena ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di dalam kegiatan pilkada yang kita akan lakukan nanti di bulan November,” ujarnya.
Di samping itu, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk menyelesaikan soal anggaran yang terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. “Yang terakhir, saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk Pilkada,” jelas dia.
Pungutan BPHTB dan PGN Dibebaskan untuk Bangun Hunian MBR, Menteri Ara Apresiasi Pemda Sudah Ikhlas
Tiga menteri Presiden Prabowo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
