Cerita Jokowi Mau Bangun IKN: Setiap Hari Dibayangi Bau-bau Kolonial di Istana Jakarta dan Bogor
- Sekretariat Presiden
Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024. Pada kesempatan itu, Jokowi cerita tentang pembangunan Istana IKN dan membandingkannya dengan Istana Jakarta serta Istana Bogor merupakan peninggalan kolonial Belanda.
“Saya bertanya banyak yang sudah tiba di Balikpapan kemarin, sehari sebelumnya juga melihat Ibu Kota Nusantara ini kira-kira bayangan Bapak apa? Selamat datang di Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi.
Jokowi kasih pengarahan ke kepala daerah se Indonesia di IKN.
- Tangkapan layar.
Menurut Jokowi, Istana Kepresidenan di Jakarta dan Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat itu adalah Istana bekas kolonial. Dulunya, kata dia, Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten.
“Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget, ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka itu berbeda. Itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge, kemudian di Bogor itu ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda Gustaaf Willem Baron van Imhoff,” ujarnya.
Makanya, Jokowi mengaku kerap dibayangi dengan bau kolonial ketika menempati Istana peninggalan zaman Belanda itu, bahkan sampai 79 tahun lamanya. “Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi, Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Bau-baunya kolonial, selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Jokowi ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangu Ibu Kota sesuai dengan keinginan dan desain sendiri. Akan tetapi, ia menyadari hal itu memang masih memerlukan waktu yang sangat panjang. Mungkin, kata dia, saat ini pembangunan di wilayah IKN baru 20 persen.
“Ini dimulai baru 2021-2022, akan selesai kira-kira 10-15 tahun yang akan datang. Jadi masih sangat panjang, jadi kalau bapak/ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tadi melihat ini baru awal. Jadi belum selesai, jadi jangan keliru. Dan titik spot yang dibangun di sini juga bukan hanya kawasan inti pemerintahan, yang ada Istana Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian Kemenko, kementerian, banyak yang masih belum dibangun,” pungkasnya.
Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
