Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Pantau Proyek Irigasi di Sumut, Ini Hasilnya
- dok Polri
Sumatera Utara, VIVA – Satgassus Pencegahan Korupsi Polri terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada proyek-proyek pemerintah.
Kali ini Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri bergerak di Provinsi Sumatera Utara, melakukan monitoring dan evaluasi pada sejumlah proyek peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022-2024. Pada tanggal 5-8 Agustus 2024.
Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes POLRI yang dipimpin oleh Harun Al Rasyid bersama Andre Dedy Nainggolan, Andy Abdul Rachman Rachim, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, Qurotul Aini Mahmudah dan Arfin Puspo Melistyo melakukan pemantauan bersama dengan Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian dipimpin oleh Rahmanto, Wahyuni Setyo Lestari dan Arpin.
Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo mengatakan, beberapa proyek irigasi tersier yang menjadi sasaran pemantauan, monitoring serta evaluasi adalah di Kabupaten Serdang Bedagai dengan total nilai kontrak sebesar Rp 8.550.000.000 (T.A. 2023) dan Rp 14.905.000.000 (T.A. 2024).
Satgassus Pencegahan Korupsi Polri memantau proyek irigasi di Sumut
- dok Polri
Lalu di Kabupaten Simalungun dengan total Nilai Kontrak sebesar Rp 997.500.000 (T.A. 2022) dan Rp 6.386.250.000 (T.A. 2024).
Selanjutnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan total Nilai Kontrak sebesar Rp 2.600.000.000 (T.A. 2023) dan Rp 1.200.000.000 (T.A. 2024) dan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan total Nilai Kontrak sebesar Rp 5.049.384.700 (T.A. 2024).
"Proyek Irigasi yang dipantau diantaranya pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi, pembangunan damparit dan pembangunan irigasi air tanah dalam," ujarnya.
Sementara itu, Harun Al Rasyid selaku Ketua Tim menyatakan bahwa berdasarkan hasil monitoring bersama di lapangan, dapat digambarkan kondisi di Serdang Bedagai
Pembangunan saluran irigasi tersier tahun 2022 dan 2023 yang bersumber dari DAK irigasi sudah dapat dimanfaatkan oleh petani. Sedangkan pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi tahun anggaran 2024 belum dimulai karena sedang dalam tahap pencairan.
Kemudian di Simalungun, monitoring dilaksanakan pada Kecamatan Tanah Jawa. Kebutuhan air pada wilayah ini cukup banyak, khususnya ketika masuk musim kemarau dikarenakan merupakan masa tanam kedua.
"Oleh karena itu pembangunan jaringan saluran irigasi tersier yang menggunakan DAK Irigasi tahun 2022 harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Pada penyaluran DAK Irigasi tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian antara menu kegiatan dengan rencana kegiatan yang dimaksudkan oleh kelompok tani, hal ini dapat disebabkan adanya kesalahan administrasi pada saat memasukkan RK ke dalam aplikasi DAK," katanya.
Selanjutnya di Tapanuli Tengah, monitoring sampling dilakukan pada Desa Pasaribu Tobing Jae dan Tapian Nauli II. Sebagian tanah pertanian di wilayah ini beralih fungsi menjadi lahan sawit.
Dengan kontur daerah berbukit daerah ini dialiri air yang bersumber dari mata air dan sumber-sumber air yang debitnya kecil pada musim kemarau, sehingga dibutuhkan saluran irigasi yang mampu mengairi air dengan optimal.
"Sedangkan jika sekitar lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan sawit maka dapat berpotensi menyerap air tanah dan irigasi yang diperuntukkan untuk tanaman pangan. Proyek DAK Pertanian 2024 sudah berjalan, meskipun pencairan dana masih pada tahap pertama," ucapnya.
Harun menambahkan, monitoring di Tapanuli Utara didapati penyaluran DAK Pertanian 2024 dilaksanakan di Huta Raja Hasundutan Kecamatan Sipoholon. Pada pembangunan irigasi air tanah dalam tanaman pangan didapati proyek sudah berjalan, pengeboran air dan pembuatan bangunan rumah pompa sudah dilaksanakan.
"Dengan kontur perbukitan diharapkan keberadaan irigasi air tanah dalam dapat meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura di wilayah ini," katanya.
Monitoring kedua dilaksanakan di Aek Raja Kecamatan Parmonangan. Di wilayah ini dibangun Damparit yang digunakan untuk mengairi sawah yang sudah lama tidak digunakan lantaran tidak ada jaringan irigasi yang tersedia, damparit ini akan mengairi lahan pertanian sekitar 30 hektar.
Lebih lanjut, Harun menambahkan, kegiatan pemantauan lapangan ini bentuk representasi dari MOU antara Kapolri dengan Menteri Pertanian.
"Sekaligus penugasan khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Satgassus untuk terus melakukan pemantauan dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar upaya pencegahan tipikor dapat dilakukan lebih intensif dan massif agar ketahanan pangan bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan," ucapnya.
Harun menuturkan, jika penyaluran air ke sawah petani tepat guna, maka mereka akan lebih bisa meningkatkan volume jumlah penennya. Yang sebelumnya hanya panen 2x setahun, bisa ditambah jadi 3-4 tahun.
"Namun demikian proyek-proyek ini harus tetap dilaksanakan secara proper dan tidak mengesampingkan mutu apalagi dilakukan dengan cara-cara KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)," ujarnya.
