KPK Diminta Panggil Bobby Nasution soal Kasus Abdul Gani Kasuba, PDIP Bilang Begini
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Jakarta, VIVA - KPK diminta memanggil menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution karena namanya terseret di kasus dugaan korupsi yang melibatkan Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut semua warga negara harus memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
"Ya kalau PDIP melihat setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama," kata Hasto di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ansy Lema (tengah)
- Istimewa
Apalagi, kata dia, mantan Menko Polhukam Mahfud MD seseorang yang ahli di bidang hukum sudah menyampaikan pendapatnya terkait proyek tambang ‘Blok Medan’. Tentu, lanjut Hasto, pandangan Mahfud itu pasti didengar masyarakat.
"Prof Mahfud dikenal sebagai pakar hukum pejuang keadilan, sehingga ketika beliau menyampaikan pendapat, itu pendapatnya akan didengar rakyat," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, nama Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution terseret dalam dugaan korupsi yang melibatkan Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara. Kasus ini telah mencuri perhatian masyarakat, termasuk mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Dalam sidang di Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 31 Juli 2024, muncul istilah 'Blok Medan' yang dikaitkan dengan izin usaha pertambangan (IUP). Isu ini mencuat ketika Abdul Gani Kasuba terlibat dalam pengaturan IUP yang diduga terkait dengan usaha milik Kahiyang Ayu, putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan suaminya Bobby Nasution.
Mahfud MD menyatakan bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak boleh mengabaikan kasus ini hanya karena dugaan keterlibatan Kahiyang dan Bobby, yang merupakan anggota keluarga Presiden Jokowi.
Namun, dia juga menekankan bahwa meskipun fakta-fakta telah terungkap selama konferensi, KPK harus tetap objektif dan menunggu hasil keputusan dari pengadilan sebelum memberikan penilaian atau keputusan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.
“KPK tidak boleh membiarkan, tapi karena ini belum waktunya, belum vonis, meskipun sudah menjadi fakta konferensi, kita lihat vonisnya dulu kayak apa,” kata Mahfud MD dilansir dari Youtube Mahfud MD Official pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa agar KPK dapat berjanji sebagai penegak hukum dengan baik dan menghilangkan kesan bahwa KPK tidak adil, Bobby seharusnya segera dipanggil dan diperiksa oleh KPK.
Menurut Mahfud MD, jika Bobby tidak terlibat dalam korupsi tersebut, maka seharusnya tidak perlu takut menjalani pemeriksaan.
“Menurut saya, kalau ingin menegakkan hukum dengan benar, menghilangkan kesan bahwa (KPK) tidak memandang bulu, seharusnya Bobby dipanggil. Kalau enggak (terlibat korupsi), seharusnya enggak usah takut,” jelas Mahfud MD.
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
