Bobby Komentari Mahfud MD yang Minta KPK Periksa Dirinya soal Blok Medan

Wali kota Medan, Bobby Nasution.(B.S.Putra/VIVA)
Sumber :
  • VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

Medan, VIVA – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak pandang bulu dan mendorong untuk memeriksa wali kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu soal blok Medan.

Kena OTT KPK, Golkar Minta Rohidin Mersyah Taat Proses Hukum

Ditanyakan soal pernyataan Mahfud MD itu, Bobby Nasution pun tiba-tiba irit berbicara dan lebih memilih menghindar dari wartawan dan masuk ke dalam mobilnya lalu pergi.

“Saya ikut saja, saya ikut saja,” ucap Bobby Nasution, menghadiri usai acara di Taman Cadika, Kota Medan, Jumat siang, 9 Agustus 2024.

KPK Tepis Politisasi di Kasus OTT Gubernur Bengkulu: Penyelidikan Sebelum Pendaftaran Cagub

Walikota Medan, Bobby Nasution.(B.S.Putra/VIVA)

Photo :
  • VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

Kembali bertanya soal blok Medan oleh sejumlah jurnalis tersebut. Lagi-lagi, menantu Presiden RI, Joko Widodo kembali mengucapkannya.

Hasto Sebut Partai Coklat Masif Bergerak di Pilgub Sumut: Kami Khawatir dengan Pak Edy Rahmayadi

"Saya saja ikut pokoknya," kata bakal calon gubernur Sumut itu sambil tersenyum dan masuk ke dalam mobilnya.

Sebelumnya, Bobby Nasution pernah memberikan tanggapan soal blok Medan dalam sidang Mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Ia menyebutkan bahwa itu keterangan dalam sidang dan tak etis dikomentari.

“Itu kan hasil sidang, Saya rasa dikomentari dalam seperti ini tidak etis,” kata Bobby kepada wartawan, di Kota Medan, Sabtu 3 Agustus 2024.

Bobby tidak mau ambil pusing terkait dirinya dan istri disebut dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Rabu 31 Juli 2024 lalu.

“Silakan aja dalam konferensi, apa disebutkan saya ikut saja di konferensi ya,” kata Bobby.

Diberitakan sebelumnya, Nama Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution terseret dalam dugaan korupsi yang melibatkan Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara. Kasus ini telah mencuri perhatian masyarakat, termasuk mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 31 Juli 2024, muncul istilah 'Blok Medan' yang dikaitkan dengan izin usaha pertambangan (IUP). Isu ini mencuat ketika Abdul Gani Kasuba terlibat dalam pengaturan IUP yang diduga terkait dengan usaha milik Kahiyang Ayu, putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan suaminya, Bobby Nasution.

Mahfud MD menyatakan bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak boleh mengabaikan kasus ini hanya karena dugaan keterlibatan Kahiyang dan Bobby, yang merupakan anggota keluarga Presiden Jokowi.

Namun, dia juga menekankan bahwa meskipun fakta-fakta telah terungkap selama konferensi, KPK harus tetap objektif dan menunggu hasil keputusan dari pengadilan sebelum memberikan penilaian atau keputusan lebih lanjut mengenai kasus tersebut. 

“KPK tidak boleh membiarkan, tapi karena ini belum waktunya, belum vonis, meskipun sudah menjadi fakta konferensi, kita lihat vonisnya dulu kayak apa,” kata Mahfud MD, dilansir dari Youtube Mahfud MD Official pada Selasa 6 Agustus 2024.

Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa agar KPK dapat berjanji sebagai penegak hukum dengan baik dan menghilangkan kesan bahwa KPK tidak adil, Bobby seharusnya segera dipanggil dan diperiksa oleh KPK.

Menurut Mahfud MD, jika Bobby tidak terlibat dalam korupsi tersebut, maka Bobby seharusnya tidak perlu takut menjalani pemeriksaan.

“Menurut saya kalau ingin menegakkan hukum dengan benar, menghilangkan kesan bahwa (KPK) tidak memandang bulu, seharusnya Bobby dipanggil. Kalau nggak (terlibat korupsi) seharusnya nggak usah takut,” jelas Mahfud MD.

Sejumlah amplop Paslon Gubernur di kasus korupsi yang menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Isi Amplop Serangan Fajar Gubernur Bengkulu yang Kena OTT KPK Senilai Rp 50 Ribu

KPK berhasil menyita sejumlah amplop berlogo pasangan cagub Rohidin Mersyah. Rohidin pada pilkada serentak 2024 ini kembali maju sebagai cagub Bengkulu. Isinya Rp 50 ribu

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024