Wapres Ma'ruf Beri Penghargaan ke Bupati Halmahera Timur Karena Punya Sistem Kesehatan yang Adil
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta, VIVA – Universal Health Coverage (UHC) merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.
Menurut PBB, upaya global untuk mencapai UHC dan kesehatan untuk semua menghadapi tantangan yang signifikan, dengan miliaran orang tidak memiliki akses layanan kesehatan yang memadai.
WHO juga menyoroti perlunya mengubah orientasi sistem kesehatan menuju pendekatan perawatan kesehatan primer (PHC) sebagai landasan UHC.
Berbicara terkait UHC, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan langsung penghargaan kepada kepala daerah di 33 provinsi serta 452 kabupaten/kota se-Indonesia. Penghargaan itu juga diberikan salah satunya kepada Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meraih penghargaan sebagai daerah yang telah memenuhi Universal Health Coverage (UHC).
Halmahera Timur dianggap mampu menyediakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang preventif, rehabilitatif dan bermutu dengan biaya terjangkau.
“Alhamdulillah, penghargaan ini saya dedikasikan untuk masyarakat Halmahera Timur,” kata Ubaid saat berada di Grand Ballroom, TMII Jakarta Timur pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Dirinya berharap penghargaan ini menjadi pemicu untuk terus meningkatkan program kesehatan yang berdampak positif untuk rakyat.
“Kami akan terus meningkatkan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat Haltim untuk menuju Indonesia lebih maju,” tutur Ubaid.
Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin juga menerima penghargaan dari Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman atas capaian UHC.
Kiai Ma’ruf kemudian memberikan langsung penghargaan kepada kepala daerah di 33 provinsi serta 452 kabupaten/kota se-Indonesia yang hadir dalam acara tersebut.
Ia juga didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.