Anggaran HUT ke-79 RI Membengkak, Begini Kata Heru Budi
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono merespons soal anggaran HUT ke-79 RI yang membengkak karena digelar di dua tempat, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta. Ia mengaku tidak mengetahui secara detail terkait besaran biaya perayaan HUT RI tersebut.
"Rinciannya saya enggak hafal tetapi yang jelas tahun ini kan kegiatannya ada di dua kota Jakarta dan IKN. Otomatis pembiayaannya juga bisa bertambah," ujar Heru Budi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis, 8 Agustus 2024.
Heru Budi menjelaskan bahwa pihaknya bakal mengadakan rangkaian kegiatan hiburan HUT ke-79 RI di Jakarta. Sedangkan upacara militer diadakan di IKN.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
"Kami Sekretariat Presiden mengadakan kegiatan di Jakarta, hiburan di Jakarta. Tata upacara militernya ada di IKN plus ada kegiatan hiburan. Dua ini memerlukan tadi, pembiayaan. Kalau jumlahnya saya enggak hapal," tutur Heru Budi.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Pratikno mengakui anggaran perayaan HUT ke-79 RI lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, perayaan itu digelar di dua tempat yakni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur dan Jakarta.
Namun, Pratikno menegaskan peningkatan anggaran tersebut tidak terlalu signifikan.
"Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tetapi tidak signifikan," ujar Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Di sisi lain, Pratikno mengaku belum tahu secara detail terkait berapa besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.
"Oh enggak hafal lah saya, mungkin Pak Kasetpres yang lebih tahu," kata dia.
Di sisi lain, Pratikno mengakui anggaran transportasi naik signifikan menjelang upacara kemerdekaan di IKN. Ia menyampaikan bahwa itu merupakan harga di tingkat lokal, dan pemerintah tidak menggunakan kendaraan tersebut untuk tamu undangan.
Pemerintah, kata Pratikno, bakal memfasilitasi tamu undangan dengan bus yang jumlahnya menyesuaikan ketersediaan.
"Kita harus menyediakan banyak bus, itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat setempat di Kaltim, Pemda, Pemkab, dengan Kapolda, dengan Pangdam sama-sama berkolaborasi agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi. Kalau penyelenggaraan upacara itu kan dibiayai oleh negara. Enggak ada masalah setiap tahun juga begitu," ujarnya.
