Ramai soal Tambang Blok Medan, PDIP Minta KPK Panggil Bobby Nasution

Tim hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta seharusnya mendalami soal nama putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang muncul dalam sidang kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK). 

Pramono Anung Cerita Gus Dur-Megawati Aslinya Tak Akur, Rujuk Gara-gara Nasi Goreng

Dalam persidangan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili mengungkap ada “Blok Medan” dalam pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga punya menantu Presiden Jokowi tersebut.

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Photo :
  • Foto: Antara
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party

“Tentu saja KPK perlu mendalami,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy kepada wartawan, Rabu, 7 Agustus 2024. 

Kendati begitu, Ronny menyatakan tidak bisa berharap banyak terkait dugaan skandal yang melibatkan anak dan menantu Presiden itu bisa diungkap oleh KPK yang sekarang. 

KPK Didesak Periksa Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka usai Diduga Korupsi Dana Bansos

“Tapi saya tidak terlalu berharap dengan situasi KPK saat ini yang oleh Pak Nawawi Pamolango sendiri disebut punya banyak masalah,” kata Ronny.

Padahal, lanjut Ronny, seharusnya apa yang terungkap dalam persidangan mantan Gubernur Malut itu adalah fakta persidangan yang menarik dan bisa jadi petunjuk awal bagi penegak hukum, terutama KPK. 

“Kan Bobby bisa diundang untuk klarifikasi,” tegasnya.

Menurut Ronny, jika KPK memanggil Bobby, itu bisa dijadikan “panggung” untuk klarifikasi agar tidak menjadi beban dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. 

“Ini akan baik juga bagi Bobby dan Kahiyang kalau diklarifikasi, biar gak jadi beban jelang pilkada. Juga akan baik buat Pak Jokowi supaya tidak jadi cerita jelek dan menambah beban jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden. Sebaiknya memang diklarifikasi sih,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya