Kejaksaan Diminta Tangkap Mafia Kain Impor

Gedung Kejaksaan Agung
Sumber :
  • VIVA/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA - Kejaksaan Agung didesak membongkar diduga mafia pemilik usaha tekstil yang tak taat aturan dengan menyelundupkan ribuan ton tekstil bernilai triliunan rupiah ke Tanah Air.

KADI Selidiki Antidumping Impor Kertas Karton Kemasan Dupleks dari Korsel-Malaysia

Direktur Indonesia Mafia Watch (IMW), Eka meminta Korps Adhyaksa yang dipimpin ST. Buharnauddin selaku Jaksa Agung agar mengungkap praktik mafia tekstil yang sudah merugikan negara hingga triliunan rupiah dari tidak disetorkannya pajak impor barang tersebut.

“Kami mendesak aparat penegak hukum yang dipimpin oleh para petinggi yang berusaha membuktikan integritas institusinya untuk membongkar praktik-praktik mafia tekstil, seperti kasus-kasus yang telah diungkap sebelumnya," ujarnya pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Kabar Terbaru Korupsi 109 Ton Emas Antam, Ini Kata Kejagung

Gedung Kejaksaan Agung

Photo :
  • VIVA/Zendy Pradana

Salah satu mafia tekstil di Indonesia diduga merupakan seorang warga negara Indonesia keturunan India. Hal itu didapat pihaknya dari pengamatan di lapangan. Buntut banyaknya mafia tekstil, disebut bisa merugikan dan berpengaruh terhadap industri pertekstilan di Indonesia.

Badan Gizi Nasional Bantah Program Susu Gratis Prabowo Bakal Pakai Susu Ikan

Jika penyelundupan tersebut sampai lolos masuk ke Tanah Air, kata dia, maka bakal menggerus pasar tekstil dalam negeri. Pasalnya, maraknya kain impor ilegal yang diselundupkan ini membuat mayoritas masyarakat menjadi resah dan merasa dirugikan dari kualitas bahan tekstil yang tidak berkualitas tinggi.

Untuk diketahui, Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Pidsus Kejagung) telah menyita 19 kontainer terkait kasus mafia pelabuhan yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, dan penerimaan uang sehubungan dengan penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015–2021.

Ilustrasi industri tekstil

Marak PHK dan Daya Beli Melemah, Kebijakan Lintas Sektor Dinilai Diperlukan

Gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri di Indonesia masih terjadi sejak awal 2024, bahkan lebih besar.

img_title
VIVA.co.id
12 September 2024