Jelang Puncak Kemarau, DPR Minta Pemerintah Daerah Antisipasi Peningkatan Polusi Udara
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Selama sebulan terakhir beberapa kota besar di Indonesia masuk dalam 10 besar kota dengan polusi terburuk di dunia. Kota tersebut antara lain, Jakarta, Medan hingga Tangerang Selatan.
Seperti hari ini , Selasa 6 Agustus 2024, berdasarkan data yang dihimpun situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.16 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta menempati posisi kedua terburuk dunia dengan indeks AQI poin sebesar 156 atau berada dalam kategori tidak sehat.
Polusi Udara Jakarta. (foto ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Kategori tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar ruangan.
Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, meminta kementerian terkait dan pemerintah daerah segera melakukan antisipasi semakin meningkatnya polusi udara menjelang puncak musim kemarau.
“Kita semua sudah memahami bahaya polusi di musim kemarau dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kesehatan warga, khususnya balita dan warga berusia lanjut. Jadi mestinya ada tindakan preventif yang dilakukan jauh hari sebelumnya dan jangan kita seakan tak berdaya menghadapi polusi udara akut," kata Eddy, dalam keterangannya, Selasa 6 Agustus 2024.
Sekjen PAN ini menegaskan agar kementerian dan pemerintah daerah tak menunggu polusi udara sampai pada tingkat yang membahayakan kesehatan dan baru bertindak.
“Selama 3 tahun berturut-turut kita mengalami polusi masif di Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang sedemikian buruk dan berbahaya untuk kesehatan. Seharusnya menjadi evaluasi dan pemicu agar program pencegahannya dilakukan secara cepat," kata Eddy
“Sumber polusi udara di kota besar yang berasal dari sektor transportasi, pembangkit listrik dan industri perlu ditangani segera, antara lain melalui pembatasan penggunaan transportasi pribadi non listrik, percepatan ekosistem kendaraan listrik, penggunaan BBM kualitas tinggi atau BBM Nabati, serta mendorong penggunaan solar panel untuk industri dan rumah tangga,” sambungnya
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno
Secara khusus Eddy kembali meminta agar percepatan co-firing gas di pembangkit listrik di sekitar kota-kota besar bisa ditingkatkan segera di samping pembangunan pembangkit energi terbarukan yang progresnya masih tertatih-tatih.
"Solusi bukan sekedar penanganan jangka pendek yang sifatnya sementara. Perlu solusi jangka panjang mengatasi polusi udara, salah satunya dengan percepatan transisi energi yang terencana," kata Eddy
"Dimulai dengan peningkatan penggunaan gas bumi pada PLTU, dilanjutkan dengan pembangunan sumber energi terbarukan lainnya yang sudah direncanakan, namun masih belum terlaksana,” tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini.
DPR Bakal Sahkan RUU Kementerian Negara dan Wantimpres Lusa
Ketua Baleg DPR RI mengatakan RUU Kementerian Negara dan Wantimpres akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Kamis.
