Presiden Jokowi Akan Jadi Inspektur Upacara HUT ke-79 RI di IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Sumber :
  • Biro Pers Sekretariat Presiden

Jakarta, VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Inspektur upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan diselenggarakan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

"Yang jelas nanti pada tanggal 16 ada pidato Kenegaraan, terus kemudian tanggal 17 ada upacara detik-detik proklamasi di mana nanti presiden akan hadir juga, akan hadir menjadi inspektur upacara di IKN," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kemensetneg, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Ia memastikan pihak istana akan mengundang mantan Presiden RI untuk hadir dalam upacara kemerdekaan di IKN, termasuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Jokowi Dukung RK, Hasto: Justru Dapat Reaksi Negatif dari Publik, Pramono Bisa Menang 1 Putaran

Presiden Jokowi Bersama Mensesneg Pratikno di Kantor Presiden IKN Nusantara

Photo :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

"Jadi mantan presiden akan diundang untuk hadir di upacara detik-detik proklamasi di IKN. Sedangkan wakil presiden dan mantan wakil presiden itu diundang hadir di Istana Merdeka di Jakarta," ujarnya.

Analisis Pakar Politik soal Pengaruh Dukungan Jokowi terhadap Ridwan Kamil

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan upacara Kemerdekaan RI digelar di dua lokasi, yaitu IKN Kalimantan Timur dan Jakarta. Jokowi menyebut Indonesia saat ini masuk ke tahap transisi dalam rangka pemindahan Ibu Kota.

"Ini kan masa transisi, dari Jakarta menuju IKN Nusantara, sehingga ada perjalanan menuju pindahnya harus kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana dilakukan," kata Jokowi di Posyandu Taman Sawo, Jakarta Selatan pada Selasa, 11 Juni 2024.

Jokowi menyampaikan upacara kemerdekaan akan digelar di satu lokasi saja yaitu saat IKN sudah ada Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota sudah keluar tahun depan. 

"Tahun depan kalau sudah ada Keputusan Presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN sana. Termasuk juga urusan mobilisasi transportasi akomodasi itu juga sudah," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya