Dapat Fasilitas Bea Cukai, Perusahaan Ini Siap Pasarkan Sarung Tangan Golf ke Negeri Ginseng
- Bea Cukai
VIVA – PT Jawa Sport Gloves, industri kecil dan menengah (IKM) yang berlokasi di Jalan Kawasan Industrial, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak di bidang produksi sarung tangan. Untuk memperluas pasarnya hingga ke mancanegara, perusahaan ini memanfaatkan izin fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk IKM (KITE IKM) dari Bea Cukai. Fasilitas tersebut diyakini mampu membawa PT Jawa Sport Gloves mewujudkan ekspor produknya.
"PT Jawa Sport Gloves berencana mengekspor produknya, yakni sarung tangan golf ke negeri ginseng, Korea Selatan. Untuk mendukung hal tersebut, sekaligus menjalankan fungsi instansi sebagai trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai Yogyakarta memberikan fasilitas dan kemudahan bagi perusahaan dalam wujud fasilitas KITE IKM," ungkap Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta, Riri Riani. Fasilitas KITE IKM tersebut diberikan secara simbolis di Kantor Bea Cukai Yogyakarta, pada Kamis (18/07).
Dijelaskan Riri, fasilitas KITE IKM merupakan fasilitas yang diberikan kepada para pelaku IKM yang berorientasi ekspor berupa pembebasan bea masuk, serta tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk impor bahan baku, mesin dan barang contoh. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, PMK 177/PMK.04/2016 jo.110/PMK.04/2019. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, perusahaan dapat mengimpor bahan baku dengan lebih mudah dan murah, sehingga dapat bersaing di pasar internasional.
"PT Jawa Sport Gloves menjadi penerima fasilitas KITE IKM pertama yang berlokasi di Kulon Progo, Yogyakarta. Diharapkan, pemanfaatan fasilitas ini akan memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi perusahaan untuk dapat berhasil bersaing di pasar global. Hal itu tentunya akan membawa dampak positif berupa peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kapasitas produksi, sehingga akan menggerakkan perekonomian di Kulon Progo, Yogyakarta," tutup Riri.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
