Banyak Warga Jakarta Kena PHK, Menko PMK Tegaskan Angka Pengangguran Tetap Turun
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan angka pengangguran di Indonesia turun, meski banyaknya warga Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Secara nasional turun kok, dari datanya menurun itu (angka pengangguran)," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Agustus 2024.
Di sisi lain, Muhadjir menyebut kasus PHK di Jakarta tak bisa digeneralisir ke tingkat nasional. Ia pun mengatakan bahwa Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan data pengangguran di Indonesia turun.
"Oh Jakarta mungkin, kasus Jakarta tidak bisa digeneralisir di tingkat nasional. Tadi Pak Menko Ekonomi melaporkan pengangguran turun," tutur dia.
Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, Muhadjir bakal melakukan pemberdayaan dengan cara menciptakan lapangan kerja di lingkungan perkotaan.
"Pemberdayaan ya, menciptakan lapangan kerja perkotaan," pungkas dia.
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI merilis data terbaru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) periode Januari-Juni 2024. Tercatat, jumlah PHK mengalami kenaikan dan memakan korban hingga 32.064 orang.
Tenaga kerja yang kena PHK terpantau naik sebesar 4.842 dari pencatatan terakhir di bulan Mei. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan merilis data PHK untuk Januari hingga Mei 2024 sebanyak 27.222 orang.
Jumlah PHK terbanyak berlokasi di Provinsi DKI Jakarta yang mencakup 23,29 persen dari keseluruhan PHK. Secara angka, terdapat 7.469 karyawan di Ibu Kota yang kena PHK.
"Pada periode Januari-Juni 2024, terdapat 32.064 orang tenaga kerja yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 23,29 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan," dikutip dari situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Berikut 5 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak:
1. DKI Jakarta sebanyak 7.469
2. Banten sebanyak 6.135
3. Jawa Barat sebanyak 5.155
4. Jawa Tengah 4.275
5. Sulawesi Tengah 1.812