BPIP Serahkan Duplikat Bendera Pusaka ke Kepala Daerah se-Indonesia
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) resmi menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada kepala daerah di seluruh Indonesia menjelang HUT ke-79 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2024. Penyerahan duplikat bendera itu dilakukan di Balai Samudera, Jakarta Utara pada Senin, 5 Agustus 2024.
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi mengatakan penyerahan duplikat Bendera Pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat (1) sampai (3).
"Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas, bahwa badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya," kata Yudian.
Dok. Istimewa
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Yudian menjelaskan, duplikat bendera ini diatur dalam Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang digunakan selama 10 tahun.
Namun, apabila sebelum waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perwakilan RI di luar negeri dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP.
"Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya," ujar dia.
Penyerahan duplikat Bendera Pusaka itu juga dihadiri oleh Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.
Megawati tiba di lokasi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
Megawati disambut oleh jajaran pimpinan BPIP yakni Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Megawati juga berdialog dengan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
