Megawati Tegaskan Masih Berhubungan Baik dengan Jokowi
- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
Jakarta, VIVA – Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan sikapnya yang menolak tegas wacana presiden tiga periode. Megawati menyampaikan secara pribadi masih berhubungan baik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.
Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam pidato sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.
"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis," kata Megawati.
Ketua BPIP Megawati Soekarnoputri
- BPIP
Megawati lalu menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi. "Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih," tambah Megawati.
Ia meminta mereka untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama.
"Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka," kata Megawati.
Maka itu, Megawati meminta para kepala daerah untuk netral. Ia juga mengaku mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.
"Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," kata Megawati.Â
Kemudian, Megawati banyak mendengar kabar bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi disorot oleh publik. Ia menolak tegas wacana Presiden menjabat tiga periode.
"Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," kata Megawati.
"Mana yang ahli hukum angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak lho mengatakan boleh atau tidak.Â
Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," sambung Megawati.
Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati tidak ingin republik ini rusak.
"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," tutur Megawati.
