Aksi Bela Palestina Berlanjut di 18 Agustus dengan Massa Lebih Besar, Prabowo Diundang
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA - Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina melakukan aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina depan Kedubes Amerika Serikat (AS), Jakarta Pusat, Sabtu 3 Agustus 2024.
Ketua pelaksana Aksi Bela Palestina, Muhammad Zaitun Rasmin, mengatakan nantinya akan ada massa aksi bela Palestina yang menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar pada 18 Agustus mendatang.
"Aksi lanjutan tanggal 18 Agustus, insya Allah Hari Konstitusi Indonesia 18 Agustus kita rencanakan aksi karena Indonesia sesungguhnya berutang budi kepada Palestina. Karena Palestina yang pertama mengakui bahkan sebelumnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia," ujar Rasmin, di depan Kedubes AS, Jakarta Pusat, Sabtu 3 Agustus 2024.
Din Syamsuddin orasi di aksi bela Palesina. Ia meminta pemerintah Indonesia bisa mengirimkan bantuan pasukan militer ke Jalur Gaza untuk membela Palestina dari genosida Israel.
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Rasmin mengatakan aksi berikutnya akan digelar dengan tagline bersatu untuk Palestina dan kemanusiaan.
Dalam, hal ini massa pun berharap partai politik hingga capres pada Pilpres 2024 dapat mengikuti aksi tersebut.
"Maka kita rencanakan tanggal 18 dan insyaallah lebih besar dan diharapkan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk partai partai politik. Kita berharap semua capres pada Pilpres 2024 juga bisa hadir. Sehingga kita ingin ini dengan tagline bersatu untuk Palestina dan kemanusiaan. Itu insyaallah dan memang kita tidak boleh berhenti karena pembantaian masih terus berlangsung," ujarnya.
Massa hingga kini masih belum menentukan lokasi pasti aksi lanjutan tersebut apakah digelar di depan Kedubes AS atau di Monas.
Dalam aksi lanjutan nanti, massa juga berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mengikuti aksi lanjutan tersebut.
"Biasanya sekitar sini tapi, ketika massa lebih banyak, kita rencana di dalam Monas. Mudah-mudahan pemerintah bisa memfasilitasi karena kita juga mengharapkan kehadiran pemerintah, termasuk Pak Prabowo ya sebagai Menhan dan calon presiden kita akan dilantik pada 20 Oktober insyaallah," ujarnya.
Sementara tujuan dari digelarnya aksi aksi bela Palestina ini, Rasmin mengatakan massa berharap pemerintah lebih keras bersuara membela Palestina.
"Pemerintah Indonesia diharapkan, satu, lebih keras bersuara seperti misalnya Perdana Menteri Malaysia, jauh lebih keras bersuara, bahkan Perdana Menteri Malaysia hari ini turun ikut aksi bersama rakyatnya," ujarnya.
Rasmin meminta pemerintah tidak perlu takut, dan dapat berjuang membela Palestina bersama negara lain, seperti Pakistan, Turki, hingga Malaysia.
"Bahwa kami meminta pemerintah Indonesia tidak boleh takut karena bisa bersama negara lain, mengajak Turki, mengajak Pakistan, mengajak Malaysia, dan negara negara lain," ujarnya.
Dia juga berharap pemerintah melaksanakan konsensus fatwa MUI, dan juga menaruh harapan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto lebih serius membela Palestina.
"Juga harapan kami adalah pemerintah Indonesia konsisten melaksanakan konsensus komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini di Babel, yang meminta pemerintah Indonesia memprakarsai bantuan militer. Ini tidak bisa hanya segenap ucapan, tapi bantuan militer. Dan kemarin sebelumnya di Singapura, Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto, yang merupakan presiden terpilih, juga menyatakan, kita harap ini lebih serius dilakukan oleh pemerintah Indonesia," ujarnya.
Dalam aksi kali ini, massa aksi bela Palestina di depan Kedubes AS juga mengibarkan bendera Palestina dan bendera Merah Putih berukuran sekitar 50 meter dengan dikibarkan secara estafet mengelilingi massa.
Acara aksi bela Palestina itu diisi dengan salat gaib atas meninggalnya pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Kemudian, dilakukan zikir, selawatan, bernyanyi bersama, pembacaan puisi, hingga orasi membela Palestina.
Pemerintah Inggris Umumkan Dukung Indonesia Gabung OECD
Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya atas permohonan Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
