Antisipasi Puncak Kemarau di RI, DPR Ingatkan Pemerintah Potensi Bencana Kekeringan
- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Jakarta, VIVA - Pemerintah dan pihak terkait diminta bisa mengantisipasi dampak musim kemarau yang sudah masuk fase puncak. Hal itu penting untuk mitigasi bencana kekeringan saat kemarau.
Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani yang berharap pemerintah segera melakukan pemetaan daerah yang rawan kekeringan.
“Antisipasi bencana kekeringan harus dilakukan mengingat saat ini kita sudah memasuki puncak musim kemarau. Pemerintah perlu memetakan daerah-daerah rawan kekeringan dan segera mengatasi saat terjadi masalah,” kata Puan, dikutip pada Jumat, 2 Agustus 2024.
Puan menyertakan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait peringatan dini soal potensi kekeringan ekstrem di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Selain itu, menurut BMKG juga berpotensi terjadi kekeringan di sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, dan Banten.
Puan Maharani dalam Rakernas V PDI Perjuangan
- VIVA/M Ali Wafa
Berdasarkan analisis BMKG, mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21-30 hari atau lebih. Puan mengingatkan pemerintah mesti bersiap menghadapi persoalan yang muncul akibat masalah kekeringan tersebut.
“Terutama bagi wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem di mana masalah kekeringan ini diperkirakan akan terjadi hingga akhir bulan September,” ujar politikus PDIP itu.
Lebih lanjut, dia menyoroti sejumlah wilayah yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan seperti Jawa Barat dan Aceh Besar. Lalu, hampir 70% wilayah Jateng dan Jatim juga berada dalam status siaga darurat kekeringan.
“Pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan dan tindakan antisipatif untuk meminimalisir dampak buruk kekeringan,” ujar eks Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Kemudian, Puan juga mengingatkan pentingnya meningkatkan frekuensi dan kapasitas air bersih ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan. Dengan demikian, bisa membantu warga setempat dalam distribusi penyeluran air bersih.
“Penting juga memperhatikan dampak kekeringan di sektor pertanian karena ketiadaan air dapat mempengaruhi produksi tani. Pastikan waduk untuk pengairan dalam keadaan cukup selama masa musim kemarau,” jelas Puan.
Pun, dia juga menambahkan agar pemerintah bisa mengantisipasi peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat musim kemarau. Peristiwa karhutla itu biasa terjadi di daerah-daerah yang rawan antara lain Kalimantan dan Sumatera. Ia mengingatkan lagi perlunya sinergi antar-instansi terkait.
“Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pengetatan patroli. Siapkan juga fasilitas pendukung dan infrastruktur untuk memadamkan api,” kata Puan.
Puan juga menuturkan upaya mitigasi berkelanjutan harus dilakukan mengingat Indonesia sebagai daerah tropis. Dengan kondisi itu, Indonia memiliki banyak potensi bencana.
Terkait mitigasi kekeringan, Puan mendorong agar Pemerintah bisa perkuat infrastruktur penyedia air untuk warga.
“Berikan edukasi kepada masyarakat upaya-upaya yang dapat dilakukan saat kekeringan. Termasuk sosialisasi antisipasi terjadinya karhutla,” jelasnya.
