Pembelaan Fahri Hamzah ke Muhammadiyah dan NU Usai Menerima Izin Mengelola Pertambangan
- Partai Gelora
Jakarta, VIVA – Fahri Hamzah mendukung langkah pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan atau IUP kepada organisasi masyarakat, ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
NU sejak awal sudah langsung menyatakan menerima tawaran pengelolaan pertambangan. Sedangkan Muhammadiyah resmi menerima juga. Menurut Fahri, layak bagi kedua ormas itu telah sangat lama memberikan sumbangsihnya kepada bangsa Indonesia.
"NU dan Muhammadiyah adalah orang tua negara. Kita semua harus menyadari bahwa ada banyak institusi dan organisasi modern yang lahir sebelum negara bangsa kita hadir pada 17 Agustus 1945," kata Fahri Hamzah dalam keterangan resminya yang diterima VIVA, Selasa, 30 Juli 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menekankan, Muhammadiyah dan NU telah berjuang dan menjadi peletak dasar bagi negara modern Indonesia. “Berabad-abad mereka berjuang sendiri dan secara mandiri menjadi yang meletakkan dasar bagi negara bangsa modern dan juga menjadi Kawah Candradimuka bagi pemimpin-pemimpin negara ini," jelas politisi yang sempat mengenyam pendidikan di lembaga Muhammadiyah itu.
Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 itu juga menegaskan, keyakinannya bahwa Muhammadiyah dan NU tidak berkepentingan dengan belas kasihan siapa pun sejak mereka berdiri sebelum Republik Indonesia ada. Muhammadiyah lahir pada 1912 di Yogyakarta oleh KH Ahmad Dahlan. Sedangkan NU berdiri pada 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asy’ari.
“Tetapi apabila kita mau serius untuk berterima kasih dan memikirkan bagaimana kelanjutan dari modernisasi bangsa kita dan pendidikan ke depan bangsa ini, maka mendukung perjuangan NU dan Muhammadiyah dengan sumber keuangan yang mandiri dan kuat adalah salah satu kunci," kata politisi asal Sumbawa NTB itu.
Lanjut Fahri, dukungan ini tidak hanya terbatas pada Muhammadiyah dan NU saja. Tapi juga seluruh institusi sosial dan keagamaan yang telah menunjukkan dedikasi bagi pembangunan bangsa. Tidak saja dari pengelolaan tambang seperti sekarang.
“Dan dukungan itu tidak harus bersumber dari pengelolaan sumber daya alam seperti tambang, tetapi juga dari sumber-sumber lain yang menunjukkan partisipasi negara kepada mereka," kata Fahri.
Sementara itu, mengenai keputusan untuk menyerahkan IUP kepada ormas, Fahri berpendapat itu adalah upaya mulia negara untuk berterima kasih dan memenuhi janjinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Ormas-ormas ini, khususnya NU dan Muhammadiyah, adalah orang tua bangsa Indonesia dan negara ini berdiri sebagai keberlanjutan dari perjuangan mereka yang lama," kata Fahri.
Fahri menambahkan bahwa semua prosedur dan aturan pemerintahan yang ada akan diikuti dalam pengelolaan IUP ini.
“Tidak ada keistimewaan, tetapi jika kita mengajukan pertanyaan, mana yang lebih layak mendapatkan IUP: mereka yang berjuang untuk pendidikan, kesehatan, anak yatim, dan usaha mulia, atau mereka yang menginvestasikan hasil sumber daya alam di tempat-tempat yang tidak positif bagi pendewasaan dan kemajuan bangsa,” ujarnya
“Tentu tidak ada debat soal ini, karena NU dan Muhammadiyah telah membuktikan dan bukan menjanjikan," kata Fahri menegaskan.
Wapres Gibran Sebut Kunci di Kabinet Merah Putih Ada di Muhammadiyah
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menyebut kunci daripada Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto ada di Muhammadiyah. Kenapa?
