Menteri PUPR Ungkap Biang Kerok Jokowi Belum Bisa Tidur Nyenyak di IKN
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Kalimantan Timur, Viva.co.id - Plt Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa tidur nyenyak di Istana Kepresidenan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Iya, karena AC-nya,” kata Basuki di Istana Garuda IKN Nusantara pada Senin, 29 Juli 2024.
Presiden Jokowi Bersama Mensesneg Pratikno di Kantor Presiden IKN Nusantara
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Menurut dia, AC yang ada di ruangan Presiden Jokowi tidak berasa dingin. Padahal, kata dia, AC sudah terpasang di semua ruangan dan terasa dinginnya.
“Ada AC-nya, karena sealernya belum terisi air atau bagaimana. Ini open aja kan karena AC-nya. Tapi di ruangan lain dingin,” ujarnya.
Di samping itu, Basuki mengatakan padahal Istana Kepresiden IKN sudah diadakan kegiatan doa besama. “Padahal kemarin sudah tumpengan, sudah doa bersama,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai bekerja perdana di Kantor Presiden Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 29 Juli 2024. Sementara, Presiden Jokowi bermalam di Istana Kepresidenan bersama Ibu Negara Iriana.
Terlihat, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bekerja perdana di Kantor Presiden IKN. Tampak, keduanya memakai baju kemeja putih lengan panjang.
Ketika ditanya bagaimana tidurnya pertama di Istana Kepresidenan, Jokowi memberikan tanggapan yang mengejutkan. Ternyata, ia mengaku tidak bisa tidur dengan pulas.
“Enggak nyenyak. Saya harus ngomong apa adanya,” kata Jokowi sambil tertawa.
Mungkin, Jokowi mengatakan baru pertama kali menginap di Istana Kepresidenan IKN Nusantara. “Ya mungkin karena ini kan yang pertam akali, saya masih belum nyenyak,” ujarnya.
Survei: Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah Paling Ketat, Kepuasan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin Tinggi
Elektabilitas sejumlah pasangan calon kepala daerah mendominasi, jelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
