Strategi Bupati Nina Agustina Atasi Pengangguran di Indramayu, Siapkan Ratusan Ribu Lapangan Kerja
- Istimewa
Indramayu, VIVA – Pengangguran di beberapa daerah memang menjadi momok yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Tidak terkecuali di Kabupaten Indramayu.
Namun Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Nina Agustina berkomitmen untuk mengatasi masalah sosial yang banyak melanda masyarakat tersebut. Caranya tentu dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
Berdasarkan data yang ada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indramayu, yang menjadi salah satu indikator makro pembangunan juga tahun ini mengalami penurun 0,03%, dari tahun sebelumnya menjadi 6,46%.
Bupati Indramayu Nina Agustina
- Istimewa
Presentase tersebut membuat Indramayu masuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan TPT dari urutan kecil pada 2023.
Untuk itulah dirasa Nina sangat tepat jika rencananya menjadikan Kabupaten Indramayu sebagai salah satu kawasan industri aktif. Yakni membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat lokal, agar dapat mengatasi masalah pengangguran tersebut.
"Otomatis pasti bisa dong (atasi pengangguran). Saya sering katakan, pabrik yang di Kerangkeng 29 hektare saja butuh 15.000 pekerja. Apa lagi nanti pabrik yang groundbreaking Agustus nanti di Losarang, itu 1.000 hektare, berapa tuh kira-kira lapangan pekerjaan yang terbuka," tutur Nina dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 Juli 2024.
Namun orang nomor satu itu berpesan, agar para perangkat pemerintah, instansi-instansi terkait, serta masyarakat Indramayu agar terus bersinergi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) nya.
Bupati Indramayu Nina Agustina
- Istimewa
Karena menurut Nina, akan percuma nantinya jika lapangan pekerjaan sudah disediakan, namun kemampuan atau kualitas SDM-nya tidak mempuni. Untuk itu masyarakat diharapkan juga mempersiapkan diri.
"Dari pemerintah sudah banyak dilakukan pelatihan-pelatihan. Lalu juga kita ada di salah satu program unggulan yaitu Jaket (Kejar Paket) untuk yang putus sekolah, dapat ijazah biar bisa melamar kerja," kata Nina.
Akademisi Antikorupsi Ikut Bersuara Bebaskan Mardani Maming
Menurut Todung, penjatuhan pidana terhadap Maming merupakan hal yang dipaksakan karena tidak didasarkan pada alat bukti yang memadai.
