PBNU Tegur Nusron Wahid Tak Elok Kritik Gus Yahya soal Pansus Haji

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Suleman Tanjung menegur politikus Golkar Nusron Wahid yang mengkritik pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang berkomentar mengenai panitia khusus (Pansus) Haji 

Sulaeman mengatakan apa yang dikatakan Nusron Wahid tersebut adalah sebagai tindakan yang kurang elok.

Diketahui Nusron juga masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU.

"Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai ketua LPP PBNU. Sangat tidak elok lah mengungkapkan pernyataan demikian," ujae Suleman dalam keterangannya, Senin 29 Juli 2024. 

Suleman mengatakan pernyataan Nusron yang mengoreksi pernyataan Gus Yahya, menjadi tanda tanya bagi elite PBNU.

"Pak Nusron ini memang jabatannya dulu di PBNU wakil ketua umum, (tapi) sekarang dia jadi ketua LPP," ujarnya.

Suleman pun mengungkit turunnya jabatan Nusron dari posisi semula sebagai Waketum PBNU menjadi Ketua LPP PBNU, dan tidak ada masalah karena dilakukan untuk menegakkan peraturan organisasi.

"Sebab, jabatan wakil ketua umum tidak dibenarkan jika dirangkap dengan jabatan politik," ujarnya. 

Suleman menjelaskan pernyataan Gus Yahya terkait Pansus Haji, hanya sebatas menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers pleno PBNU.

Dalam hal itu, Gus Yahya mengatakan Pansus haji bukan urusan PBNU, dimana pelaksanaan haji bisa dilihat dari respon atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji kali ini berhasil atau tidak.

Gus Yahya mengatakan masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan jika Pansus tetap jalan, Gus Yahya menduga ada masalah pribadi di dalamnya.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," ujar Gus Yahya dalam keterangannya di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Minggu 28 Juli 2024. 

Sementara itu Nusron menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi anggota, dan justru keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi. Siapapun Menteri Agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," ujar Nusron. 

Nusron pun menghimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

"Sebaiknya antar elemen saling menghormati hak-nya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan menteri agama," ujarnya.
 

Baleg DPR Tunggu Pemerintah Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Pembahasan ihwal usulan Presiden tersebut bisa diajukan secara inisiatif oleh DPR RI.

VIVA.co.id

18 Desember 2024