Nusron Wahid Bantah Ketum PBNU soal Pansus Haji: di DPR Tidak Mengenal Masalah Pribadi

VIVA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid membantah pernyataan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf yang curiga bahwa pembentukan pansus hak angket haji DPR RI dilatarbelakangi oleh maslaha pribadi untuk menyerang PBNU.

Nusron mengatakan pembentukan pansus angket haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota. Melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI. 

“Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi. Siapapun Menteri Agama atau Pejabat Publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU,” kata Nusron Wahid kepada wartawan, Senin, 29 Juli 2024.

Nusron lantas mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing. 



Anggota Timwas Haji DPR RI Diah Pitaloka di Makkah, Arab Saudi

Photo :

• Dok DPR RI

“Sebaiknya antar elemen saling menghormati hak-nya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan Menteri Agama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan. Apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya,” ungkapnya.

Nusron kemudian menjelaskan DPR tentu memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat dalam membentuk pansus angket haji. Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan. 

“Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan Menteri Agama. Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama,” jelasnya.

“Insya Allah Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel dan bertanggungjawab. Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang Menteri Agama benar dalam kebijakannya. Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan," tandas Nusron.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, seharusnya tidak perlu pembentukan panitia khusus (pansus) angket haji oleh DPR RI. Menurutnya, penyelenggaraan haji pada tahun ini secara umum berjalan lancar.

“Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk Pansus ini,” kata Gus Yahya di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Minggu 28 Juli 2024.

Gus Yahya mengatakan, nantinya merasa masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana pelaksanaan haji tahun ini dengan sejumlah capaian yang berhasil dilakukan pemerintah untuk para jemaah.

“Masyarakat juga saya rasa bisa melihat, kita kan punya jemaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain, ya kalau perlu bikin survei,” ujarnya. 

Gus Yahya pun mempertanyakan tujuan dari pembentukan pansus ini oleh DPR. Ia pun mencurigai lansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi hanya untuk menyerang NU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," ujarnya.

Gus Yahya juga menduga kritik dari Pansus Angket Haji juga erat kaitannya dengan posisi adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat sebagai Menteri Agama RI.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," ujar Gus Yahya.

Halaman Selanjutnya

“Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan Menteri Agama. Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama,” jelasnya.