Rocky Gerung Sebut Pelantikan Prabowo di IKN Irasional dan Bebani APBN
- VIVA/Anwar Sadat
Jakarta – Komentator politik, Drs. Rocky Gerung menyebutkan bahwa pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN) irasional dan bebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).
Pernyataan Rocky itu disebutkan dalam di konten Youtube miliknya yang berjudul “SETELAH DILANTIK JADI PRESIDEN, PRABOWO TIDAK AKAN NGANTOR, APALAGI PINDAH KE IKN?” pada Minggu (28/7/2024).
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, mempertanyakan lokasi pelantikan Prabowo dalam rapat kerja pada Senin, 1 April 2024. Sementara itu, konstitusi negara menyatakan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden harus dilakukan di ibu kota negara. Namun, mengingat Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) sudah disahkan, maka Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang juga menjabat sebagai Pj Kepala Otorita IKN, menyatakan bahwa Prabowo dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, akan dilantik di IKN.
"Pelantikan presiden rencananya di sana, di IKN," kata Basuki di Komplek DPR RI, Selasa (2/4/2024).
Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Berbeda dengan Basuki, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani justru menegaskan bahwa Prabowo tidak akan dilantik sebagai presiden di IKN, melainkan di Jakarta, tepatnya di gedung Parlemen Senayan. Pelantikan ini dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2024, setelah Prabowo menggantikan Presiden Joko Widodo yang akan menyelesaikan masa jabatannya.
Muzani tidak memberikan alasan spesifik mengapa Prabowo tidak ingin dilantik di IKN, namun ia menekankan bahwa pelantikan tetap akan berlangsung di Jakarta, sementara upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 mendatang tetap akan dilakukan di IKN.
Pengamat politik, Rocky Gerung.
- VIVA.co.id/Uki Rama (Malang)
Menurut Rocky Gerung, Prabowo merasa upacara pelantikannya tidak perlu dilakukan di IKN karena acara itu hanya bersifat seremonial. Alasan lainnya yaitu pemborosan karena anggaran yang harus dikeluarkan untuk pengamanan acara di lokasi tersebut tidak sedikit.
"Bagi Prabowo itu pemborosan, Prabowo juga berpikir untuk apa dia dilantik di IKN, itu cuma upacara doang. Berapa banyak anggaran paspampres untuk kawal pelantikan di situ,” kata Rocky.
Rocky juga mengkritik rencana pelantikan Prabowo di IKN sebagai langkah yang tidak logis. Dikatakan bahwa dari segi citra internasional, keputusan tersebut tampak dipaksakan dan tidak baik untuk APBN.
"Irasional kalau Prabowo dilantik di IKN. Secara pencitraan dunia juga buruk karena itu dipaksakan, demikian juga secara ekonomi memberatkan APBN," kata Rocky.
“Melantik Prabowo di IKN itu sunk cost yang sebenarnya tidak ada gunanya,” imbuhnya.
