Pilkada 2024, KPUD Diminta Siapkan Isu Kelompok Marginal jadi Tema Debat Kandidat

Jakarta - Penyelenggaraan Pilkada 2024 didorong jadi jembatan untuk pemenuhan hak pilih bagi semua golongan termasuk berbagai kelompok rentan terdiskriminasi. Calon kepala daerah termasuk para kandidat gubernur-wakil gubernur mesti punya agenda pembangunan inklusi sosial.

Demikian disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi dan Demokrasi (Koalisi Aspirasi) dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 26 Juli 2024. Dalam pernyataannya, SETARA Institute yang masuk bagian Koalisi Aspirasi ingin Pilkada 2024 jadi penyelenggaraan yang inklusif dengan punya kepedulian untuk pemenuhan hak pilih semua golongan.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menjelaskan pemerintah daerah mesti punya kepedulian dalam perlindungan kelompok disabilitas dan perlindungan anak. Kata dia, hal itu bisa jadi capaian pemerintah daerah yang paling maju dengan didukung regulasi dan program yang sesuai. 

Menurut dia, hal itu sama dengan isu perempuan, pemajuan kesetaraan perempuan dan keadilan gender yang masih menjadi persoalan. 

"Sementara jaminan kebebasan bagi kelompok agama dan kepercayaan minoritas masih menjadi isu yang mendesak untuk direspons. Isu inklusi masyarakat adat dan ragam gender menjadi yang paling belum memperoleh perhatian," kata Halili.

Sementara, tiga perwakilan Koalisi Aspirasi dari tiga provinsi juga menyampaikan agenda pembangunan inklusi sosial yang memastikan keterlibatan pembangunan kelompok rentan dan terdiskriminasi. Penting perlindungan terhadap kelompok rentan terdiskriminasi yang mesti jadi agenda bersama. 

Koalisi ASPIRASI Jawa Barat, Risdo Simangunsong, menjelaskan pihaknya telah bekerja selama lebih kurang 1 tahun dengan rangkaian kegiatan penguatan kapasitas, training, dialog kebijakan, peningkatan jejaring LSM di daerah, hingga advokasi kebijakan. Selain itu, ada upaya lain dengan merajut kebersamaan advokasi lintas kelompok minoritas, rentan dan terdiskriminasi. 

Adapun SETARA Institute sudah melakukan advokasi inklusi sosial di 3 provinsi yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Dalam ikhtiarnya, 95 organisasi masyarakat sipil, 13 orang pegiat inklusi, 10 elemen pemerintah turut dilibatkan. Kemudian, juga menyertakan 24 varian kelompok sosial yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil serta para pemangku kepentingan dalam pembangunan dan agenda Pilkada 2024. 

"Jejak kerja Koalisi Aspirasi diharapkan mampu memastikan Pilkada yang inklusif dan mainstreaming agenda pemajuan inklusi sosial baik dalam debat kandidat dan agenda calon gubernur-wakil gubernur maupun landasan sosio-politik perencanaan pembangunan daerah" ujar Halili.

Dia menyampaikan Koalisi Aspirasi di Aceh, Sulsel, dan Jabar telah memastikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atau KIP Aceh bisa memasukkan agenda pembangunan inklusi sosial dalam debat calon kandidat. 

"Sementara SETARA Institute merencanakan adanya lanjutan dari town hall meeting atau debat terbuka di tiga provinsi terkait agenda inklusi sosial," lanjut Halili. 

Dari keterangan Koalisi Aspirasi, KPUD sudah memberikan respons positif atas gagasan pilkada inklusif dan agenda pembangunan inklusi sosial di tiga provinsi. Salah satunya integrasi isu-isu kelompok marjinal sebagai tema debat, pelibatan aktif kelompok marjinal dalam rangkaian proses pilkada.

"Hingga memastikan adanya bimbingan teknis bagi penyelenggara Pilkada agar kelompok disabilitas tetap dapat menunaikan hak pilihnya," demikian pernyataan Koalisi Aspirasi. 
 
 

Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.

VIVA.co.id

16 Desember 2024