Jengkel Warga Tumpahkan 4 Truk Sampah ke Kantor Bupati dan DPRD Sintang Karena Tidak Diurus
- VIVA.co.id/Destriadi Yunas Jumasani (Pontianak)
Kalimantan Barat – Jengkel akibat tumpukan sampah di sejumlah titik yang berada di Kabupaten Sintang, warga kemudian mengangkut tumpukan sampah itu dan dibawa ke Kantor Bupati dan DPRD Sintang, Kalimantan Barat pada Selasa 23 Juli 2024.
Tumpukan sampah yang diangkut menggunakan 4 buah dump truk tersebut, lalu dibongkar muatannya ditumpahkan di halaman Kantor Bupati dan DPRD. Warga menamakan diri mereka Forum Peduli Sampah Kabupaten Sintang.
Perwakilan masyarakat, Marsianus menyampaikan, tumpukan sampah ditemukan di banyak lokasi yakni di Jalan Hutan Wisata, Stadion Baning, Pasar Masuka, Pasar Sungai Durian dan Jerora.
"Tumpukan sampah hingga berminggu-minggu lamanya tidak diangkut. Akibatnya bau tidak sedap mengganggu aktivitas masyarakat," ujar Marsianus.
Marsianus menyampaikan aksi ini buah dari kejengkelan masyarakat. Sebab dari tahun 2021 beberapa TPS ditutup karena tidak terurus. Akibatnya sampah menumpuk, pencemaran dan aroma sampah yang membuat tidak nyaman warga setempat.
"Aksi kirim kado sampah ke kantor bupati dan dewan supaya Pemda Sintang tanggap secepatnya terkait sampah sebab sampai hari ini Sintang sudah sangat darurat sampah," tuturnya.
Sementara itu koordinator aksi, Lorensius menyampaikan, jika sampah yang diangkut ke halaman Kantor Bupati dan DPRD Sintang tak sebanding dengan yang menumpuk, dan menimbulkan polusi udara ke rumah warga.
"Jika tidak diindahkan maka akan diangkut sampah sebanyak-banyaknya dan dibuang kembali ke Kantor Bupati dan DPRD," jelasnya.
Menanggapi aksi masyarakat, Assisten 2 Setda Sintang, Harysinto Linoh, menyatakan bahwa pihaknya sudah berencana memberi Sarpras baru untuk mengatasi masalah sampah ini.
"Kami sudah berencana membeli armada baru untuk mengatasi sampah ini, intinya cari solusi yang terbaiklah," terangnya singkat mewakili Pemkab Sintang.
Anies Minta KPU Jakarta Kawal Proses Perhitungan: Jangan Sampai Suara Pindah
Mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kerap meminta kepada petugas tempat pemungutan suara (TPS) untuk tetap mengawal proses perhitungan suara usai pencoblosan.
