Rekonsiliasi Konflik di Pulau Haruku Selesai, Moeldoko: Pemerintah Komitmen Wujudkan Perdamaian
- KSP
Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan kehadiran negara dalam penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku selesai. Upaya penyelesaian konflik itu intensif dilakukan pemerintah melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat adat.
Hal ini disampaikan dalam kesempatan Rapat Koordinasi Penutupan Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku, Maluku di Gedung Bina Graha, Jakarta yang dipimpin langsung oleh Moeldoko. Selain itu, diikuti sejumlah pihak terkait antara lain Pj Gubernur Maluku, Pj Bupati Maluku Tengah, perwakilan dari Kemenko PMK, Kementerian PUPR, BNPB, Kementerian Sosial, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, satuan TNI/Polri.
“Konflik sosial di Pulau Haruku saat ini sudah dinyatakan selesai. Kami sampaikan bahwa konflik ini bukan konflik agama, namun konflik tapal batas dan sudah ada kesepakatan dengan pihak-pihak terkait, termasuk persoalan tanah yang sudah disepakati menjadi cagar budaya, mengenai batu keramat juga sudah dituntaskan dengan tokoh masyarakat setempat,” kata Moeldoko dalam keterangannya pada Selasa, 23 Juli 2024.
Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
- VIVA/M Ali Wafa
Moeldoko mengatakan saat ini pengungsi Kariuw sudah dapat kembali ke Desa Kariuw tidak ada lagi yang harus mengungsi di Desa Aboru.
“Saya imbau untuk pengalaman buruk ini tidak terulang, masyarakat juga jangan mudah terprovokasi,” ujar mantan Panglima TNI ini.
Seperti diketahui, konflik sosial di Pulau Haruku Maluku Tengah terjadi pada akhir Januari 2022 lalu. Konflik ini dipicu bentrokan antar warga Desa Ori dan Kariuw. Kejadian bermula dari aksi warga menggarap lahan yang masih disengketakan.
Selain menyebabkan korban jiwa meninggal dan luka-luka, bentrokan ini juga berbuntut pada aksi pembakaran rumah-rumah warga, tempat ibadah, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Akibatnya, terdapat 1.234 jiwa atau 330 Kepala Keluarga terpaksa harus mengungsi.
Kantor Staf Presiden mengawal penuh penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Selain melakukan serangkaian rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga, Kantor Staf Presiden juga melakukan verifikasi lapangan, dengan mengunjungi lokasi konflik, dan lokasi pengungsian di Negeri Aboru.
Sebagai langkah selanjutnya, Panglima TNI 2013-2015 mengimbau kepada kementerian atau lembaga terkait untuk membantu pemulihan, baik infrastruktur maupun yang bersifat pemberdayaan masyarakat.
Untuk diketahui, masih ada 801 jiwa yang tidur di tenda sehingga dalam waktu singkat pihak PUPR akan menyelesaikan 207 unit rumah yang akan dibangun. Moeldoko turut mendorong kementerian atau lembaga terkait untuk segera menyelesaikan skema bantuan bibit perkebunan dan hewan ternak bagi warga terdampak konflik.
“Situasi saat ini sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, sehingga diharapkan peran Pemerintah Daerah bisa lebih lead proses pemulihan,” tutupnya.
Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek
Ketua Umum Muhammadiyah menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.
