Moeldoko: Upacara HUT RI di IKN Sesuai Jadwal, Tidak Berubah

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko
Sumber :
  • KSP

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto akan mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. 

Bakal Bikin Pembangunan Berkelanjutan, Tarif PPN 12 Persen Dinilai Berdampak Positif ke Invetasi

Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih 2024, Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti upacara di Istana Negara, Jakarta.

"Upacara 17 Agustus akan dijalankan di IKN. Nanti Pak Presiden Jokowi akan didampingi oleh Bapak Presiden terpilih. Berikutnya, di Istana Negara ini akan dipimpin oleh Bapak Wapres dan Wapres terpilih," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 22 Juli 2024.

Temuan LSI Denny JA: Ada 7 Program Prabowo Dapat Sentimen Positif Sebelum 100 Hari Pemerintahan

Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Di sisi lain, Moeldoko memastikan bahwa pembangunan di IKN tetap berjalan dengan baik. Termasuk, persiapan menjelang upacara bendera 17 Agustus 2024 mendatang.

Aturan soal Dinas Luar Negeri: Harus Seizin Prabowo, Rombongan Dibatasi

"Ya masalah jadwal IKN tetap, enggak ada yang bergeser," ujar Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan upacara Kemerdekaan RI digelar di dua lokasi, yaitu IKN Kalimantan Timur dan Jakarta. Jokowi menyebut Indonesia saat ini masuk ke tahap transisi dalam rangka pemindahan Ibu Kota.

"Ini kan masa transisi, dari Jakarta menuju IKN Nusantara, sehingga ada perjalanan menuju pindahnya harus kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana dilakukan," kata Jokowi di Posyandu Taman Sawo, Jakarta Selatan pada Selasa, 11 Juni 2024.

Jokowi menyampaikan upacara kemerdekaan akan digelar di satu lokasi saja yaitu saat IKN sudah ada Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota sudah keluar tahun depan. 

"Tahun depan kalau sudah ada Keputusan Presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN sana. Termasuk juga urusan mobilisasi transportasi akomodasi itu juga sudah," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya