Heru Budi Balas Kritik Anies: Silakan Berlaga di Pilkada, Jangan Kambinghitamkan Saya
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah membela diri dari tudingan dirinya yang dianggap tidak melanjutkan program-program yang ditinggalkan oleh Gubernur Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik pemerintah provinsi Jakarta karena dianggap tidak lagi memprioritaskan nasib warga-warga di kampung padat. Dia menyoroti bahwa kesejahteraan warga di kampung-kampung padat tidak lagi menjadi prioritas utama, padahal kota Jakarta seharusnya menjadi kota untuk semua, termasuk warga yang ingin makmur.
Anies juga pernah mengkritik kebijakan baru yang menetapkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hanya untuk satu hunian dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tidak lebih dari Rp 2 miliar. Anies khawatir bahwa kebijakan ini dapat membuat warga Jakarta perlahan-lahan bergeser ke luar kota.
Infografik KJP Plus dan KJMU Dicabut
- VIVA
Selain itu, Anies juga pernah menyinggung Heru Budi karena mencabut Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tanpa alasan yang jelas, yang menyebabkan ribuan mahasiswa terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Heru Budi mengakui terdapat pengurangan jumlah penerima KJMU karena menyesuaikan dengan budget anggaran Pemda DKI Jakarta.
Akan tetapi, Heru Budi mengklaim bahwa program-program sebelumnya yang dijalankan oleh Anies bukan hanya telah dijalankan, tapi juga telah dirapikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pj Gubernur Jakarta 2022 itu memberi contoh seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Heru menilai dirinya justru memperbaiki dan menyesuaikannya agar penerima KJP sesuai dengan ketentuan yang ada, bukan justru meniadakan program tersebut.
"Soal tidak ada kegiatan untuk masyarakat yang saya berhentikan, itu tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kami rapikan. Masak ada siswa yang kaya dapat. Semuanya saya rapikan jelasnya seperti itu,” kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Juli 2024, dilansir dari Antara.
Anies Baswedan saat sambangi markas DPW PKB DKI Jakarta
- VIVA/M Ali Wafa
Haru Budi meminta agar Anies tidak menjadikannya sebagai kambing hitam atau orang yang dijadikan tumpuan kesalahan dalam konteks politik menjelang Pilkada Jakarta 2024 pada 27 November mendatang. Ia menegaskan bahwa setiap pihak harus bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan mereka.
"Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan kambinghitamkan saya," ujar Heru.
Anies Baswedan sendiri resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
PKS mengumumkan pasangan Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, sementara PKB masih menyiapkan beberapa kader internal yang bisa disandingkan dengan Anies.
Sementara itu, Heru Budi diusulkan oleh Partai Demokrat untuk juga maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta.
