Cak Imin Tak Hadiri Upacara 17 Agustus di IKN, DPR Diwakili Puan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan dirinya tak ikut melaksanakan upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebut hanya Ketua DPR RI yang mewakili. 

Nasdem Terbuka jika Jokowi Ingin Gabung Usai Dipecat PDIP

Cak Imin yang juga sebagai Ketua Umum DPP PKB mengaku akan mengikuti upacara bendera 17 Agustus itu di Jakarta atau di daerah.

"DPR katanya cuma ketua ya yang ke IKN, saya di Jakarta atau di daerah," ujar Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024.

Sekjen Blak-blakan Bilang Projo Siap Berubah Jadi Partai jika Diperintahkan Jokowi

Dalam kesempatan itu, Cak Imin berharap agar pelaksanaan upacara bendera HUT RI di IKN bisa berjalan lancar. Ia mengungkapkan kapasitas lokasi upacara di IKN terbatas, sehingga hanya ketua lembaga saja yang ikut ke IKN.

Ketua DPR RI, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari
Demokrat Ogah Ikut Campur Urusan PDIP yang Pecat Jokowi dan Gibran

“Moga-moga sukses, lancar. Karena kapasitasnya terbatas, maka hanya ketua-ketua lembaga saja,” kata dia. 

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan upacara kemerdekaan RI digelar di dua lokasi, yaitu IKN Kaltim dan Jakarta. Jokowi menyebut Indonesia saat ini masuk ke tahap transisi dalam rangka pemindahan Ibu Kota.

"Ini kan masa transisi, dari Jakarta menuju IKN Nusantara, sehingga ada perjalanan menuju pindahnya harus kelihatan. Jadi, di sini tetap dilakukan, di sana dilakukan," kata Jokowi di Posyandu Taman Sawo, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Juni 2024.

Jokowi menyampaikan upacara kemerdekaan akan digelar di satu lokasi saja yaitu saat IKN sudah ada Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota sudah keluar tahun depan. 

"Tahun depan kalau sudah ada Keputusan Presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN sana. Termasuk juga urusan mobilisasi transportasi akomodasi itu juga sudah," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya