Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bantah Ekonom yang Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis jadi Rp 7.500
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta - Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran untuk membahas penurunan biaya makanan bergizi dengan kisaran Rp 7.500 sampai Rp 9.000 per anak. Tapi tim sinrkonisasi menepis pernyataan tersebut.
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, menegaskan pihaknya belum pernah bertemu dengan ekonom Heriyanto Irawan.
"Enggak ada, dari tim sinkronisasi nggak ada," kata Hasan kepada wartawan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Juli 2024.
Hasan kembali menegaskan, tim sinkronisasi tidak pernah melakukan pembahasan ataupun pengkajian terkait anggaran makan bergizi gratis per anak dengan Heriyanto.
"Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan itu sama sekali di tim dan tim sinkronisasi," jelasnya.
Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan, bahwa dia sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Pada pertemuan itu, tim Prabowo masih mengkaji tentang penurunan biaya makan bergizi gratis di kisaran Rp 7.500 per anak hingga Rp 9.000 per anak
“Yang menurut saya menarik adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp 71 triliun. Kemudian tugasnya Presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin lebih hemat dari Rp 15.000 mungkin ke Rp 9.000-Rp 7.500 kah?” kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 71 triliun terbatas. Sehingga pemerintah Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan anggaran makan bergizi.
“Di dalam keterbatasan itu, keterbatasan di dalam Rp 71 triliun itu, tidak kemudian mendorong ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto Bakal Nyoblos Pilkada di Bojongkoneng
Pencoblosan pada pilkada serentak 2024, bakal digelar pada 27 November 2024. Presiden Prabowo Subianto, juga punya hak pilih, dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
