Kasus Suap Eks Gubernur Maluku Utara, KPK Tahan Muhaimin Syarif

KPK menahan Muhaimin Syarif alias UCU atas kasus suap eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, Rabu, 17 Juli 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif alias UCU selama 20 hari. Dia diduga telah melakukan tindak pidana suap terhadap eks Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba.

OTT di Bengkulu, KPK Tangkap 7 Orang

"Ditahan 20 hari ke depan mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Rabu, 17 Juli 2024.

KPK menahan Muhaimin Syarif alias UCU atas kasus suap eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, Rabu, 17 Juli 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari
Dharma Pongrekun Ungkap Penyebab Tiga Kali Gagal Jadi Pimpinan KPK

Muhaimin Syarif alias UCU diduga telah memberikan suap kepada Abdul Gani Kasuba senilai Rp7 miliar. Hal ini dilakukan terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Pada periode menjabat selaku Gubernur Maluku Utara 2019-2024, tersangka Muhaimin Syarif alias UCU memberi uang kepada Abdul Gani Kasuba berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan pengurusan perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan total sebesar Rp 7 miliar," ucapnya.

41 Tersangka Perdagangan Orang Diringkus Polda Jatim, Ada yang Dijual Jadi PSK

Adapun, pemberian uang tersebut diberikan Muhaimin Syarif alias UCU kepada Abdul Gani Kasuba secara tunai maupun melalui ajudan-ajudannya. "Juga melalui transfer ke rekening keluarga Abdul Gani Kasuba, lembaga/pihak yang terafiliasi dengan Abdul Gani Kasuba serta perusahaan yang terkait dengan keluarga Abdul Gani Kasuba," kata dia.

Terkait kasus ini, Muhaimin Syarif alias UCU dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Alexander Marwata

OTT di Bengkulu, Alex Marwata Sebut Terkait Pemungutan ke Pegawai untuk Pendanaan Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu.

img_title
VIVA.co.id
24 November 2024