Tere Liye Sebut Pendukung Prabowo-Gibran Boleh Kritik Pemerintah, Tapi dengan Syarat
- Gramedia Blog
Jakarta – Tere Liye, yang memiliki nama asli Darwis, adalah seorang penulis yang dikenal karena produktivitasnya dalam menciptakan karya sastra. Selain itu, ia juga dikenal karena sering mengkritik berbagai isu sosial dan pemerintahan di Indonesia.
Tere Liye kerap menyampaikan kritik-kritiknya melalui akun media sosialnya, ia menyoroti isu-isu yang dianggapnya penting. Kritik terbarunya adalah mengenai pendukung Prabowo-Gibran yang diizinkan mengkritik pemerintah, namun dengan catatan tertentu.
“Bolehkah Pemilih Prabowo Mengkritik Pemerintahan? Tentu saja boleh. Banget. Bahkan disarankan sekali. Tapi, ada beberapa hal yang kalian tidak bisa kritik,” tulis Tere Liye.
Pendapatnya itu diutarakan lewat postingan Instagramnya pada Senin (15/7/24) dengan foto bertuliskan “Bolehkah Pemilih Prabowo Kritik Pemerintahan?”
Diketahui pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada April 2024. Sejak pencalonan, pasangan ini mengalami dinamika dan kontroversi yang beragam. Lantas, apa saja syarat pendukung Prabowo-Gibran apabila ingin mengkritik pemerintahan menurut Tere Liye? Berikut penjelasannya!
1. Tidak Boleh Mengkritik Tentang Pajak dan Iuran-iuran yang Naik
Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Naik
- VIVA
Menurut Tere Liye, pendukung Prabowo tidak boleh mengkritik kenaikan pajak dan iuran, karena kritik semacam itu baginya lucu dan tidak masuk akal, yang mana kenaikan pajak sebelumnya sudah tercantum dalam visi dan misi pasangan 02, Prabowo-Gibran.
“Prabowo memang berjanji menaikkan rasio pajak jadi 23%. Salah-satu cara agar janji ini terpenuhi adalah menaikkan pajak deh, mengejar siapapun agar bayar pajak. Kamu kritik ini? Itu artinya kamu tidak baca visi misi,” tulis Tere Liye
Ia juga mengungkapkan bahwa kenaikan iuran seperti Tapera, BPJS, dan UKT merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menepati janji kenaikan rasio pajak. Baginya, pendukung Prabowo seharusnya tidak mengkritik kebijakan ini karena mereka sendiri yang memilih Prabowo dengan janji-janji tersebut.
2. Tidak Boleh Mengkritik Nepotisme
Prabowo-Gibran pantau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/02/24)
- Istimewa
Tere Liye mengkritik pendukung Prabowo yang mengeluhkan nepotisme dalam pemerintahan, tetapi tetap memilih Prabowo dalam pilpres, meskipun wakilnya adalah Gibran, yang mana dianggap produk nepotisme.
“Mau apapun argumen dan logikanya, wakil Prabowo itu adalah produk 'nepotisme',” kata Tere Liye.
Sebelumnya, pencalonan Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, dianggap sebagai upaya nepotisme oleh Jokowi yang berusaha memuluskan langkah anaknya dalam kontestasi Pemilu 2024.
Terlebih, adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober 2023 melonggarkan persyaratan usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden, memungkinkan Gibran, yang berusia 35 tahun, untuk mencalonkan diri. Keputusan ini dianggap hanya menguntungkan Gibran karena Ketua MK saat itu adalah Anwar Usman yaitu pamannya sendiri.
Tere Liye menekankan bahwa pendukung Prabowo seharusnya menerima dan mendukung penggunaan privilege politik oleh tokoh lain juga, karena mereka mendukung Prabowo-Gibran yang melakukan hal serupa.
3. Tidak Boleh Mengkritik Bansos dan Makan Siang Gratis
Simulasi Makan Siang di Tangerang.
- Biro KLIP Kemenko Perekonomian
Tere Liye mengungkapkan bahwa pendukung Prabowo tidak seharusnya mengkritik program bantuan sosial (bansos) dan makan siang gratis, karena program-program tersebut sudah dijanjikan dalam visi dan misi Prabowo.
“Prabowo akan melanjutkan bansos, bikin makan siang gratis, dkk. Termasuk turunan dan implikasi dari program-program ini agar pemerintah punya uang melaksanakannya. Seperti BBM dibatasi, subsidi-subsidi lain dibatasi,” tulis Tere Liye.
Jika pendukung Prabowo mengkritik program-program tersebut, bagi Tere Liye itu terlihat lucu karena ketika mencoblos Prabowo-Gibran, mereka seharusnya sudah mengetahui dan mendukung janji-janji tersebut. Termasuk cara untuk melaksanakan program-program ini, yang mana pemerintah perlu membatasi subsidi BBM dan subsidi lainnya untuk mendapatkan dana yang diperlukan.
Kemenkeu Siapkan Daftar Lahan Sitaan BLBI untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo, Di Mana Lokasinya?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan dukungan terkait rencana program 3 juta rumah di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
